Pemilih Thailand akan menentukan nasib konstitusi baru melalui referendum yang digelar bersamaan dengan pemilihan umum mendatang. Referendum ini menanyakan apakah pemilih setuju untuk mengganti konstitusi yang saat ini berlaku, yaitu yang dibuat pada 2017 oleh komite yang ditunjuk militer setelah kudeta 2014.
Hasil voting referendum akan memberikan mandat publik bagi parlemen untuk memulai proses penyusunan konstitusi baru jika mayoritas memilih "Ya". Namun, jika mayoritas memilih "Tidak", maka konstitusi 2017 akan tetap berlaku tanpa perubahan.
Latar Belakang Referendum Konstitusi
Thailand telah mengalami 20 versi konstitusi sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932. Sebanyak 13 kudeta militer yang sukses dalam kurun 94 tahun terakhir kerap memicu perubahan tersebut. Konstitusi militer 2017 dianggap memperkuat lembaga tidak terpilih dan melemahkan mekanisme demokrasi serta pembatasan kekuasaan yang efektif.
Salah satu poin krusial adalah pengangkatan 200 anggota Senat melalui mekanisme tidak langsung yang minim partisipasi publik. Senat memiliki kekuasaan penting, termasuk mengangkat hakim Mahkamah Konstitusi serta beberapa badan lain yang berpengaruh kuat terhadap politik, seperti membubarkan partai politik dan melarang pemimpin politik terpilih berkiprah.
Pihak yang Mendukung dan Menolak Perubahan
Mayoritas partai politik besar, termasuk Bhumjaithai yang sedang berkuasa serta oposisi seperti People’s Party dan Pheu Thai, mendukung amandemen konstitusi. Mereka menyerukan pemilih untuk memilih “Ya”. Bhumjaithai menekankan agar perubahan tidak menyentuh klausul yang berkaitan dengan monarki.
Sementara itu, kelompok ultra-konservatif dan pro-militer seperti United Thai Nation Party menentang perubahan. Partai ini sebelumnya mendukung mantan kepala junta Prayuth Chan-ocha namun posisinya kini melemah, dengan hanya memperoleh 36 kursi dari 500 di parlemen.
Proses Selanjutnya Setelah Referendum
Jika mayoritas memilih setuju, pemerintah baru dan parlemen akan mulai menyusun kerangka serta prinsip utama pembentukan konstitusi baru. Proses drafting akan dibagi menjadi beberapa tahap dengan dua referendum tambahan untuk menyetujui proses dan rancangan akhir.
Jika referendum gagal, parlemen masih dapat mengusulkan amandemen terhadap pasal-pasal tertentu dalam konstitusi yang berlaku saat ini. Para ahli memperkirakan proses perubahan konstitusi secara keseluruhan bisa memakan waktu paling sedikit dua tahun setelah referendum pertama.
Referendum ini menjadi bagian penting dari perjuangan panjang antara kekuatan militer dan kelompok politik yang mengedepankan demokrasi di Thailand. Hasilnya akan memengaruhi arah politik negara dan keseimbangan kekuasaan antara institusi terpilih serta lembaga tidak terpilih.
