Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa organisasi tersebut menghadapi risiko "keruntuhan keuangan yang segera terjadi." Hal ini disebabkan oleh tunggakan iuran negara anggota dan aturan anggaran yang mengharuskan PBB mengembalikan dana tidak terpakai kepada anggota.
Dalam surat tertanggal 28 Januari kepada para duta besar, Guterres menegaskan bahwa krisis likuiditas PBB semakin memburuk dan mengancam kelangsungan program serta pelayanan organisasi dunia itu.
Krisis Keuangan PBB yang Meningkat
Guterres menyebut kondisi saat ini sangat serius karena adanya keputusan beberapa negara untuk tidak memenuhi kewajiban membayar iuran wajib, yang merupakan bagian signifikan dari anggaran reguler PBB. Ia tidak menyebutkan negara mana saja yang menunggak, namun data menunjukkan Amerika Serikat sebagai kontributor terbesar dengan porsi 22% dari anggaran inti.
Total tunggakan iuran pada akhir tahun lalu mencapai rekor tertinggi sebesar 1,57 miliar dolar AS. Amerika Serikat sendiri dilaporkan memiliki utang sebesar 2,19 miliar dolar AS untuk anggaran reguler, plus 1,88 miliar dolar AS untuk misi perdamaian aktif, dan 528 juta dolar AS untuk misi perdamaian di masa lalu.
Pengaruh Sikap Amerika Serikat
Penurunan dukungan finansial dari Amerika Serikat menjadi faktor utama masalah ini. Pemerintah AS juga mengurangi pendanaan sukarela untuk badan-badan PBB dan menolak membayar iuran wajib. Presiden AS sebelumnya mengkritik PBB yang menurutnya belum memenuhi potensinya dan membentuk dewan perdamaian baru yang sempat menimbulkan kekhawatiran karena dianggap bisa mengurangi peran PBB.
Aturan Anggaran PBB yang Membebani
Selain tunggakan iuran, aturan PBB saat ini memaksa organisasi untuk mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota setiap tahunnya. Guterres menggambarkan situasi ini sebagai “siklus Kafkaesque,” yang mengacu pada proses birokrasi yang membingungkan dan memberatkan, karena PBB harus mengembalikan uang yang sebenarnya tidak tersedia.
Upaya Reformasi dan Pengurangan Anggaran
Sebagai respons, Guterres telah meluncurkan tim reformasi bernama UN80 yang bertujuan menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Hasilnya, para negara anggota sepakat melakukan pemotongan anggaran sekitar 7% untuk tahun 2026, menjadi 3,45 miliar dolar AS. Namun, tanpa perubahan sistemik, Guterres memperingatkan organisasi ini bisa kehabisan dana pada Juli mendatang.
Dilema Keuangan Organisasi Multilateral
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan PBB sebagai lembaga multilateral utama dunia. Dengan sejumlah negara anggota utama menahan pembayaran, dan aturan internal yang memberatkan, PBB berada dalam tekanan finansial berat yang bisa mengganggu peran dan efektivitasnya secara global.
Penting bagi negara anggota untuk mengambil langkah kolektif agar menyelesaikan masalah pembayaran dan memperbaharui aturan anggaran. Jika tidak, risiko kegagalan finansial dapat mengganggu berbagai program vital PBB yang berkaitan dengan perdamaian, hak asasi manusia, dan bantuan kemanusiaan di berbagai penjuru dunia.
