China telah mengakhiri sanksi terhadap enam anggota parlemen Inggris, termasuk dua anggota House of Lords. Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer saat melakukan kunjungan diplomatik ke Beijing.
Sanksi tersebut sebelumnya diberlakukan sebagai respons atas kritik terhadap perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang, barat laut China. Starmer menyatakan bahwa hubungan antara China dan Inggris mengalami pemulihan seiring pencabutan pembatasan tersebut.
Dalam wawancara di China, Starmer mengatakan, “Saya mengangkat masalah ini selama kunjungan saya. Pihak China dengan tegas menyampaikan sanksi itu sudah tidak berlaku lagi.” Dia juga menyampaikan bahwa Presiden Xi Jinping menyambut baik seluruh anggota parlemen Inggris yang ingin mengunjungi China.
Sanksi yang dilepas termasuk larangan perjalanan untuk anggota parlemen yang bersangkutan. Starmer menilai pencabutan ini sebagai bukti keberhasilan pendekatan diplomatiknya dalam menyelesaikan isu yang sensitif tersebut.
Ia menambahkan harapannya agar Presiden Xi Jinping dapat menghadiri KTT G20 yang akan digelar di Inggris pada 2027. Hal ini menunjukkan adanya upaya memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.
Pada 2021, China menjatuhkan sanksi terhadap sembilan tokoh Inggris, termasuk lima anggota Partai Konservatif dan dua orang dari House of Lords. Sanksi ini dijatuhkan usai mereka secara terbuka mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang dialami komunitas Uyghur.
Sebagian besar penduduk China terdiri dari kelompok etnis Han yang mencapai lebih dari 90 persen, sementara Uyghur hanya kurang dari 1 persen populasi. Minoritas Uyghur diketahui menghadapi pelbagai kebijakan represif yang memicu kekhawatiran internasional.
Meski sanksi terhadap enam anggota parlemen telah dicabut, mereka yang terdampak menyatakan bahwa pencabutan ini tidak memberikan “penghiburan” atas isu kemanusiaan yang dihadapi Uyghur. Mereka menegaskan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi dan tidak akan diam dalam menanggapi situasi tersebut.
Sanksi masih berlaku untuk beberapa individu lainnya terkait masalah yang sama. Pemerintah Inggris dan para anggota parlemen menunjukkan tekad untuk terus mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia ini ke forum internasional.
Selain itu, Amerika Serikat juga mengutuk tindakan China yang memaksa pengembalian paksa Uyghur dan kelompok lain ke wilayahnya. Menurut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mereka yang dipulangkan sering kali mengalami penyiksaan dan penghilangan paksa.
Situasi tersebut menyoroti kompleksitas hubungan diplomatik antara China dan negara-negara Barat dalam konteks hak asasi manusia. Pemulihan hubungan Inggris-China saat ini menjadi babak baru yang diwarnai dengan tantangan dan peluang dialog lebih lanjut.
Keputusan China mencabut sanksi merupakan langkah signifikan dalam meredakan ketegangan bilateral yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, perhatian terhadap isu hak asasi manusia Uyghur tetap menjadi perhatian bersama yang belum selesai hingga kini.
Berikut adalah ringkasan terkait sanksi dan perkembangan terbaru:
1. Enam anggota parlemen Inggris bebas dari sanksi China.
2. Sanksi awal diterapkan karena kritik hak asasi manusia atas perlakuan Uyghur.
3. Pembatasan termasuk larangan perjalanan kini sudah dicabut.
4. Hubungan diplomatik Inggris-China menunjukkan tanda pemulihan.
5. Sanksi masih berlaku terhadap beberapa individu lain.
6. Para anggota parlemen yang terdampak tetap berkomitmen memperjuangkan hak kemanusiaan.
7. Amerika Serikat mengutuk perlakuan China terhadap Uyghur.
8. Presiden Xi Jinping diharapkan hadir di KTT G20 di Inggris pada 2027.
Pemulihan hubungan ini dipandang sebagai hasil pendekatan diplomasi yang berhati-hati namun tetap proaktif, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan. Namun, isu hak asasi Uyghur tetap menjadi topik yang kritis dan menjadi ujian bagi keberlanjutan dialog konstruktif antara Inggris dan China.
