Sebuah acara permainan kartu Pokemon yang direncanakan di sebuah kuil kontroversial Jepang batal digelar setelah mendapat protes keras dari China. Kuil Yasukuni, yang menjadi tempat acara tersebut, dikenal sebagai situs penghormatan bagi sekitar 2,5 juta korban perang Jepang, termasuk para penjahat perang yang sudah divonis.
Kunjungan dan kegiatan di kuil ini sering memicu kemarahan negara-negara yang menjadi korban agresi Jepang, khususnya China dan Korea. Mereka menilai kunjungan ke kuil itu sebagai sikap yang tidak menunjukkan penyesalan atas masa lalu perang Jepang.
Acara tersebut mendapat reaksi tajam dari media pemerintah China. Editorial serta komentar di media sosial yang dikontrol ketat oleh pemerintah menunjukkan kemarahan publik China atas rencana acara tersebut. Surat kabar resmi Partai Komunis China, People’s Daily, memperingatkan bahwa merek-merek yang mengabaikan sejarah dan menyakiti perasaan rakyat China akan ditolak oleh pasar.
People’s Daily menekankan tanggung jawab sosial perusahaan dan memperingatkan agar sejarah tidak dianggap enteng hanya demi hiburan. Pernyataan ini menunjukkan beratnya sentimen politik dan sejarah yang masih membayangi hubungan kedua negara.
Pokemon Company, yang merupakan afiliasi dari pembuat permainan Nintendo, menyampaikan permintaan maaf resmi dalam bahasa Jepang dan China. Mereka menjelaskan bahwa acara tersebut sebenarnya direncanakan secara pribadi oleh salah satu pemain kartu Pokemon bersertifikat yang diperuntukkan bagi anak-anak, namun informasi acara ini secara tidak sengaja dipublikasikan di situs resmi perusahaan.
Dalam pernyataannya, Pokemon Company mengakui bahwa acara tersebut seharusnya tidak diselenggarakan. Mereka menyesal karena kurangnya pemahaman mengenai sensitivitas topik dan segera membatalkan acara tersebut serta menghapus informasi terkait dari situs mereka.
Perusahaan tersebut juga menegaskan bahwa mereka berkomitmen pada misi “menghubungkan dunia melalui Pokemon” dan akan lebih berhati-hati dalam memperhatikan perasaan semua pihak. Pesan ini penting mengingat dampak internasional yang bisa ditimbulkan oleh sebuah acara yang keliru penempatannya.
Ketegangan yang meningkat antara Jepang dan China juga dipengaruhi oleh pernyataan politis terbaru. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, sempat menyatakan bahwa Jepang mungkin akan terlibat jika China mengambil tindakan militer terhadap Taiwan, yang diklaim oleh Beijing sebagai wilayahnya. Pernyataan ini memicu kecaman keras dan tindakan balasan ekonomi-diplomatik dari pemerintah China.
Takaichi sendiri diketahui pernah rutin berkunjung ke kuil Yasukuni, meskipun sejak menjabat di bulan Oktober lalu, ia tidak lagi melakukan kunjungan ke kuil tersebut. Hal ini menambah lapisan kompleksitas politik dan sejarah di balik insiden pembatalan acara Pokemon ini.
Kasus pembatalan acara permainan kartu ini menggambarkan bagaimana isu sensitif sejarah tetap mempunyai pengaruh besar dalam hubungan diplomatik dan bisnis internasional. Perusahaan-perusahaan global perlu memahami konteks sejarah dan politik untuk menghindari konflik yang berpotensi merusak reputasi mereka.
-
-
-
-
