Venezuela menghadirkan gebrakan kebijakan baru melalui pengumuman amnesti tahanan oleh Presiden sementara Delcy Rodriguez. Langkah ini digagas setelah insiden penculikan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya oleh militer AS yang memicu ketegangan politik di negara tersebut. Rodriguez menyatakan undang-undang amnesti akan mencakup seluruh periode kekerasan politik sejak 1999 hingga kini, dengan tujuan menyembuhkan luka-luka dari konflik politik yang berkepanjangan.
Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh hakim, pejabat militer, dan pimpinan pemerintah, Rodriguez menyampaikan bahwa Rapat Nasional akan segera membahas RUU amnesti tersebut. Ia berharap undang-undang itu dapat mengarahkan kembali sistem peradilan dan memperkuat kerukunan sosial antarwarga Venezuela. Selain amnesti, Rodriguez mengumumkan penutupan penjara rahasia El Helicoide di Caracas, yang dikenal sebagai tempat pelanggaran HAM berat, termasuk penyiksaan.
El Helicoide akan diubah menjadi pusat olahraga, sosial, dan budaya untuk masyarakat sekitar. Pengumuman ini disampaikan di hadapan pejabat yang sebelumnya dituduh oleh mantan tahanan dan organisasi HAM sebagai pengawas fasilitas penahanan dengan catatan pelanggaran hak asasi. Organisasi Foro Penal, yang fokus pada hak-hak tahanan di Venezuela, memperkirakan ada 711 orang yang ditahan karena aktivitas politik, dengan 183 di antaranya sudah divonis.
Ketua Foro Penal, Alfredo Romero, menyambut baik rencana amnesti namun menegaskan pentingnya penerapan tanpa diskriminasi. Ia menekankan bahwa amnesti harus melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil agar tidak menjadi kedok impunitas dan mampu membongkar mesin represif politik. Menurut foro Penal, sejak penahanan Maduro, pemerintah Venezuela telah membebaskan sekitar 302 tahanan politik.
Salah satu momen penting adalah pembebasan Eduardo Torres, seorang aktivis HAM dan mantan tahanan politik yang ditahan sejak Mei 2025. Video pembebasannya viral di media sosial dan menjadi simbol harapan bagi keluarga dan pendukung HAM. Kelompok advokasi menuntut agar tuduhan terhadap tahanan politik dibatalkan secara tuntas untuk membawa keadilan sejati.
Sementara itu, pejabat pemerintah menolak klaim adanya tahanan politik dan menyatakan para tahanan telah melakukan tindak kriminal. Pemerintah melaporkan lebih dari 600 orang telah dibebaskan, meskipun data tersebut tidak selalu transparan dan mencakup pembebasan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. RUU amnesti ini menjadi langkah strategis dalam upaya rekonsiliasi nasional sekaligus merespons kerasnya kritik dari komunitas internasional terkait pelanggaran HAM di Venezuela.
