Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meluncurkan inisiatif global baru bernama Board of Peace (BoP) yang bertujuan mengambil alih penanganan krisis di Jalur Gaza. Langkah ini menimbulkan kontroversi karena struktur BoP dianggap mengikis peran dan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BoP mengundang sekitar 60 negara untuk bergabung dalam dewan yang dipimpin oleh Trump sebagai ketua seumur hidup. Skema keanggotaan juga dirancang unik dengan opsi permanen bagi negara yang menyumbang lebih dari US$ 1 miliar, sementara keanggotaan standar hanya berlaku tiga tahun.
Sejumlah negara seperti Maroko sudah menyatakan minat bergabung, sedangkan Norwegia, Belanda, dan Slovenia masih meninjau undangan tersebut secara hati-hati. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store menekankan perlunya penilaian mendalam terhadap relevansi peran negaranya dalam dewan ini.
Pengamat diplomatik mengkritik BoP sebagai ‘PBB ala Trump’ yang berpotensi memarginalkan badan internasional yang selama ini menjadi platform utama resolusi konflik global. Ini karena BoP bersifat lebih agresif dan cenderung mendukung kepentingan Israel dalam konflik Gaza.
Skema tersebut mencakup pembentukan administrasi internasional sementara di Gaza serta pengerahan pasukan stabilisasi lintas negara. Namun, absennya keterlibatan perwakilan Palestina dalam anggota dewan memicu kritik signifikan dari berbagai pihak.
Gedung Putih menganggap inisiatif ini sebagai bukti komitmen serius negara-negara terhadap stabilitas keamanan global. Namun pejabat senior PBB memperingatkan bahwa melemahkan peran badan dunia resmi bisa membawa ketidakstabilan yang lebih parah.
Respons dunia terhadap BoP beragam. Italia dan Kanada menunjukkan kesiapan mendukung, terutama dengan mandat PBB terkait Gaza yang berlaku hingga 2027. Sedangkan Prancis dan Jerman berhati-hati menilai implikasi jangka panjang terhadap kedaulatan PBB.
Selain itu, inisiatif Trump ini muncul bersamaan dengan isu lain yang menegangkan hubungan AS dan sekutu Eropa Utara. Laporan mengungkap operasi intelijen AS di Greenland yang berlangsung tanpa persetujuan Denmark, menambah ketegangan diplomatik.
Secara garis besar, Board of Peace dipandang sebagai alat politik baru yang dapat mengubah dinamika diplomasi internasional. Jika sukses, BoP bisa menjadi platform alternatif selain PBB dalam penanganan konflik global, meski risiko menimbulkan perpecahan dalam sistem multilateralisme juga cukup besar.
