Pasukan keamanan pemerintah Suriah memasuki kota Qamishli, sebuah wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kurdi di timur laut Suriah. Langkah ini merupakan realisasi dari kesepakatan yang didukung Amerika Serikat untuk mengintegrasikan kembali wilayah yang dipimpin Kurdi ke dalam kendali pemerintah pusat.
Konvoi kendaraan militer pemerintah Suriah tiba di zona keamanan dalam kota Qamishli guna menggelar pembicaraan dengan pejabat senior Kurdi. Qamishli menjadi pusat politik de facto pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok Kurdi selama konflik berkepanjangan di Suriah.
Pasukan pemerintah akan ditempatkan di beberapa bangunan milik negara di Qamishli dan juga di bandara kota tersebut. Sebelumnya, kendaraan militer dari Kementerian Dalam Negeri sudah memasuki kota Hasakah, sekitar 80 kilometer di selatan Qamishli, yang juga merupakan wilayah berpenduduk mayoritas Arab.
Kesepakatan yang diumumkan pada akhir Januari itu mengatur integrasi bertahap antara pejuang Kurdi dan pasukan pemerintah Damaskus. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai tonggak penting dalam upaya rekonsiliasi dan penyatuan Suriah pascakonflik yang memecah negara ini menjadi beberapa wilayah kekuasaan berbeda.
Kelompok Syrian Democratic Forces (SDF) yang dipimpin Kurdi sebelumnya merupakan mitra utama Amerika Serikat dalam melawan ISIS. Namun, posisi kekuatan ini mengalami perubahan signifikan setelah Presiden AS merajut hubungan dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, mantan komandan yang berhasil membawa sebagian besar wilayah Suriah kembali ke bawah otoritas Damaskus.
Sebelumnya, warga dari desa-desa Arab di provinsi Hasakah menyambut kedatangan pasukan pemerintah dengan antusias. Banyak yang merasa lega karena menganggap pemerintahan Kurdi selama ini meminggirkan komunitas Arab dan menghalangi akses mereka terhadap sumber daya.
Pihak SDF membantah tudingan diskriminasi tersebut dan menegaskan bahwa selama konflik, mereka memperjuangkan otonomi de facto dengan sistem pemerintahan yang inklusif terhadap semua kelompok etnis dan minoritas di wilayah tersebut. Selama masa pemerintahannya, SDF menguasai ladang minyak utama serta berbagai komoditas strategis di Suriah timur dan utara.
Kesepakatan integrasi ini menunjukkan upaya untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan kelompok Kurdi, sekaligus mengurangi risiko konflik lebih lanjut. Amerika Serikat menyambut positif langkah tersebut sebagai kemajuan menuju stabilitas dan perdamaian di Suriah.
Dinamika politik di Qamishli dan Hasakah menjadi cerminan perubahan signifikan di Suriah setelah bertahun-tahun konflik yang menghancurkan. Integrasi tentara Kurdi ke dalam pasukan pemerintah diharapkan dapat memperkuat otoritas Damaskus dan menciptakan fondasi baru untuk rekonsiliasi nasional.
Proses ini juga mencerminkan perubahan aliansi geopolitik, di mana dukungan AS bergeser dari SDF kepada pemerintahan Assad. Kondisi tersebut membuka peluang baru untuk penyatuan wilayah dan kontrol yang lebih terpusat di tengah kerumitan etnis dan politik di Suriah timur laut.
Upaya ini tetap menghadapi tantangan signifikan, termasuk penanganan ketegangan etnis dan kepentingan kelompok bersenjata yang sebelumnya berperan kuat di wilayah tersebut. Masa depan koeksistensi antara pasukan pemerintah dan mantan pejuang Kurdi masih perlu pengawasan ketat agar perdamaian dapat terwujud secara berkelanjutan.
