Hakim di Manhattan membatalkan sidang yang rencananya digelar karena tercapai kesepakatan antara pengacara korban Jeffrey Epstein dan Departemen Kehakiman untuk melindungi identitas hampir 100 wanita. Kesepakatan ini muncul setelah pemerintah mulai merilis jutaan dokumen terkait kasus Epstein, yang menimbulkan kekhawatiran serius atas kebocoran data pribadi para korban.
Pengacara Florida, Brittany Henderson, mengatakan bahwa diskusi intensif dengan pemerintah menghasilkan perjanjian yang efektif untuk mencegah pengungkapan informasi pribadi lebih lanjut. Sebelumnya, pengacara Henderson dan Brad Edwards meminta intervensi cepat dari pengadilan karena ribuan dokumen yang dirilis gagal menyembunyikan nama dan data pribadi lainnya dari korban pelecehan Epstein.
Beberapa korban yang namanya muncul dalam surat dari pengacara mengungkapkan dampak serius dari kebocoran tersebut. Salah satu korban menyebutnya sebagai ancaman terhadap keselamatan hidup, sementara korban lain menerima ancaman kematian dan terpaksa menutup semua rekening bank serta kartu kredit akibat terancam keamanannya.
Para pengacara meminta agar situs web Departemen Kehakiman dihentikan sementara waktu dan seorang pengawas independen ditunjuk untuk memastikan tidak terjadi kesalahan serupa di masa mendatang. Henderson tidak menjelaskan secara rinci isi kesepakatan yang dicapai mengenai perlindungan identitas korban.
Dalam suratnya kepada hakim, Henderson menulis bahwa mereka percaya kekurangan yang ada akan diperbaiki dengan cepat dan cara yang melindungi korban dari bahaya lebih lanjut. Pihak Departemen Kehakiman belum memberikan komentar resmi terkait perjanjian ini.
Hakim Richard M. Berman menyatakan kegembiraannya terkait penyelesaian masalah privasi tersebut, namun mengaku tidak terkejut atas hasilnya. Menurutnya, kedua belah pihak mampu memperbaiki isu-isu yang muncul dengan baik.
Sebelumnya, Jaksa AS Jay Clayton mengakui dalam surat resmi bahwa kesalahan dalam proses penyuntingan dokumen disebabkan oleh kesalahan teknis maupun manusia. Ia mengatakan bahwa Departemen Kehakiman telah meningkatkan protokol keamanan dan menghapus hampir seluruh materi yang diidentifikasi oleh korban atau pengacaranya, serta sejumlah dokumen lain yang ditemukan pemerintah.
Kesalahan dalam rilis dokumen terbesar ini meliputi foto telanjang yang menampilkan wajah korban potensial, serta nama, alamat email, dan informasi pribadi lain yang tidak disamarkan dengan tepat. Sebagian besar dokumen berasal dari penyelidikan kasus perdagangan seks yang melibatkan Epstein dan mantan pacarnya, Ghislaine Maxwell.
Maxwell, sosialita asal Inggris, kini menjalani hukuman 20 tahun penjara setelah diputus bersalah dalam pengadilan di New York pada Desember 2021. Epstein sendiri meninggal dunia di penjara federal New York pada 2019, sementara menunggu persidangan terkait tuduhan perdagangan seks.
Berikut ini adalah poin-poin penting dari kasus pelindungan identitas korban dalam rilis dokumen Epstein:
1. Kesepakatan tercapai antara pengacara korban dan Departemen Kehakiman.
2. Identitas hampir 100 wanita yang mengalami pelecehan akan dilindungi.
3. Dokumen yang bocor mencakup data pribadi dan foto tanpa redaksi yang memadai.
4. Pengadilan membatalkan sidang karena tercapainya kesepakatan.
5. Permintaan perlindungan korban termasuk penghentian sementara situs web rilis dokumen.
6. Protokol keamanan diperbaiki untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan.
Kasus ini menjadi sorotan penting terkait perlindungan data korban dalam proses hukum yang transparan. Upaya menjaga kerahasiaan identitas korban menjadi langkah krusial untuk menghindari dampak negatif lebih jauh, termasuk ancaman keamanan dan tekanan psikologis. Perlindungan korban seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap penyebaran dokumen kasus serupa di masa depan.
