Panama dengan tegas menolak ancaman China yang memperingatkan konsekuensi “harga berat” akibat sengketa konsesi pelabuhan di Kanal Panama. Presiden Panama, Jose Raul Mulino, menyatakan bahwa ancaman tersebut tidak berdasar dan menegaskan bahwa negara tersebut menghormati independensi keputusan hukum.
Ancaman China muncul setelah Mahkamah Agung Panama membatalkan konsesi pelabuhan yang dikuasai perusahaan asal Hong Kong, CK Hutchison. Keputusan pengadilan menyebut kontrak tersebut “inkonstitusional” dan merugikan keuangan negara karena keberpihakan yang berlebihan kepada perusahaan tanpa alasan jelas.
Latar Belakang Sengketa Pelabuhan
Sejak 1997, Hutchison mengelola pelabuhan Cristobal dan Balboa yang menjadi pintu masuk utama di sisi Atlantik dan Pasifik pada Kanal Panama. Konsesi tersebut diperpanjang selama 25 tahun pada 2021, mencerminkan keterlibatan ekonomi China yang semakin besar di Panama.
Namun, tekanan dari Amerika Serikat makin meningkat setelah Presiden Donald Trump mengancam akan merebut kembali pengelolaan kanal yang dibangun AS. Trump beralasan bahwa pengaruh China terhadap Kanal Panama sudah terlalu dominan dan merugikan kepentingan AS.
Keputusan Mahkamah Agung dan Dampaknya
Para pengawas keuangan Panama, atas dorongan pemerintah, memeriksa kontrak Hutchison dan merekomendasikan penghapusannya. Mahkamah Agung akhirnya menguatkan rekomendasi tersebut dengan menyatakan bahwa kontrak konsesi itu merugikan negara dan menguntungkan perusahaan secara tidak proporsional.
Setelah putusan, pemerintah Panama menunjuk perusahaan Denmark, Maersk, sebagai pengelola sementara pelabuhan-pelabuhan strategis itu sambil menunggu konsesi baru. Keputusan ini menandai babak baru sengketa yang juga bermuatan geopolitik antara AS dan China.
Respons dan Tuduhan dari China
Kantor Urusan Hong Kong dan Makau di Beijing menilai Panama menyerah di bawah tekanan asing dan memperingatkan kemungkinan sanksi politik serta ekonomi jika terus melanjutkan langkah tersebut. Pejabat China menegaskan akan mempertahankan hak dan kepentingan hukum semua perusahaan Tiongkok yang terlibat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengecam sikap Amerika sebagai manifestasi “mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis”. Ia juga menuduh AS berusaha menguasai Kanal Panama dengan mengabaikan hukum internasional atas nama supremasi hukum.
Intervensi dan Penjualan Saham Hutchison
Konsesi Hutchison saat ini terkendala proses penjualan saham terminal pelabuhan. Pada bulan Maret, Hutchison mengumumkan rencana menjual kepemilikan kepada konsorsium yang dipimpin perusahaan AS, BlackRock, dengan nilai transaksi mencapai 22,8 miliar dolar AS.
Rencana penjualan awalnya disambut baik oleh Washington sebagai cara mengurangi pengaruh China. Namun, Beijing menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan itu dapat merusak kepentingan globalnya dan memperingatkan semua pihak untuk berhati-hati agar tidak menghadapi konsekuensi hukum.
Signifikansi Politik dan Ekonomi
Sengketa pelabuhan Panama menggambarkan persaingan strategis yang lebih luas antara Amerika Serikat dan China di wilayah Amerika Latin. Kanal Panama sendiri merupakan jalur penting yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik dan mengelola sekitar 40 persen lalu lintas kontainer AS.
Keputusan Panama untuk menolak tekanan China dan AS sekaligus menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap kedaulatan hukum dan pengelolaan infrastruktur nasional yang independen. Pemerintah Panama saat ini mempersiapkan langkah lebih lanjut melalui pernyataan resmi dari kementerian luar negerinya.
Berbagai faktor geopolitik dan ekonomi membuat sengketa ini menjadi sorotan dunia. Panama menjadi arena persaingan pengaruh antara kekuatan besar dengan dampak signifikan bagi perdagangan internasional dan stabilitas kawasan.
