Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, mengkritik keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk oleh pemerintahan Donald Trump. Menurut Zulfikar, peran Indonesia dalam Dewan ini tidak akan efektif dan terbatas dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta pencapaian solusi dua negara.
Zulfikar menilai langkah tersebut lebih mengutamakan citra politik dan kekuasaan daripada komitmen nyata terhadap pembebasan Palestina. Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketidakpedulian terhadap isu Palestina yang sudah lama menjadi perhatian dunia dan Indonesia.
Peran Indonesia di Dewan Perdamaian Dinilai Terbatas
Zulfikar memprediksi posisi Indonesia di Dewan Perdamaian akan sangat terbatas dan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong perdamaian sejati di wilayah konflik Palestina dan Israel. Ia menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam lembaga tersebut tidak akan membantu mengakhiri pendudukan maupun membongkar sistem apartheid yang dialami rakyat Palestina.
Menurutnya, Dewan Perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat tersebut justru lebih mengedepankan stabilitas tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Dewan ini, kata Zulfikar, mengusung perdamaian tanpa kebebasan dan normalisasi yang terjadi tanpa konsekuensi bagi pelaku pendudukan.
Kritik terhadap Sikap Presiden Prabowo
Zulfikar secara tegas menilai bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan cerminan bahwa Prabowo lebih fokus pada pencitraan dan eksistensi di kancah internasional. Dalam opini yang diterbitkan di Middle East Monitor, ia mengungkapkan bahwa langkah tersebut bukanlah sikap netral atau langkah teknis semata.
Menurut Zulfikar, tindakan tersebut justru menunjukkan penyelarasan dengan pandangan dunia yang menganggap perjuangan Palestina dapat dikorbankan demi mempertahankan supremasi Israel. Pernyataan Prabowo yang lebih menonjolkan keamanan Israel tanpa menyebutkan pendudukan juga dinilai sebagai bukti bahwa kepentingan penjajah lebih didahulukan daripada hak-hak rakyat yang dijajah.
Solusi Dua Negara Dinilai Hanya Formalitas
Zulfikar juga mengkritisi retorika tentang solusi dua negara yang disampaikan oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa pernyataan itu cenderung menunjukkan keprihatinan tanpa diikuti oleh tindakan konkret seperti penegakan sanksi atau pertanggungjawaban atas pelanggaran hak. Tidak ada pengakuan yang jelas terhadap ketidakseimbangan kekuatan antara Israel sebagai penjajah dan Palestina sebagai pihak yang dijajah.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi perjuangan anti-kolonial dan penolakan konstitusional atas pendudukan yang selama ini memberi kredibilitas negara dalam mendukung keadilan. Namun, menurut Zulfikar, di bawah kepemimpinan Prabowo, posisi Indonesia justru dipertukarkan dengan simbol-simbol diplomasi yang kosong, seperti berjabat tangan dan kesempatan berfoto bersama pihak yang mendukung pendudukan.
Peringatan untuk Sikap Indonesia di Kancah Internasional
Dalam penutup opininya, Zulfikar mengatakan bahwa jika disingkap retorika dan slogan kosong, sebenarnya Prabowo tidak benar-benar peduli pada perjuangan Palestina. Fokus utama tampaknya adalah prestise dan kekuasaan. Dalam proses tersebut, pembebasan rakyat Palestina bukan hanya diabaikan, tetapi juga sengaja dikorbankan demi kepentingan politik dan citra internasional.
Kritikan ini membuka diskusi lebih luas tentang posisi Indonesia di isu Palestina dan bagaimana kebijakan luar negeri harus dijalankan dengan komitmen yang jelas terhadap keadilan dan kemerdekaan. Apalagi sebagai negara yang sejak lama dikenal aktif mendukung perjuangan rakyat tertindas di dunia, terutama dalam konteks anti-kolonialisme dan penghapusan segala bentuk pendudukan.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
