Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengalami penurunan signifikan dalam staf unit khusus yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sekitar dua pertiga jaksa di unit ini telah meninggalkan posisinya, sementara penyelidikan terkait penggunaan kekerasan yang berlebihan ikut dikurangi drastis, menurut sumber yang mengetahui kondisi ini secara dekat.
Unit yang disebut Criminal Section of the Civil Rights Division memiliki peran utama dalam meninjau kasus-kasus di seluruh negeri di mana aparat penegak hukum diduga melanggar hak-hak warga. Namun, sejak masa pemerintahan Presiden Donald Trump, kapasitasnya menurun akibat pengurangan staf dan kebijakan baru yang membatasi mandat unit tersebut.
Penurunan Jumlah Jaksa dan Supervisi
Sebelumnya, unit ini memiliki sekitar 40 jaksa pengadilan. Kini, jumlah tersebut merosot menjadi maksimal 13 jaksa, disertai hanya tersisa dua supervisor yang masih bertugas. Padahal, secara historis terdapat sekitar tujuh supervisor di bagian ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan unit dalam melakukan penyelidikan menyeluruh, terutama terhadap insiden kematian yang melibatkan aparat imigrasi federal di Minneapolis.
Beberapa mantan jaksa yang diwawancarai mengungkapkan bahwa pada awal pemerintahan Trump, arahan kepada staf menyatakan penyelidikan terhadap aparat penegak hukum hanya akan dilakukan apabila terdapat kondisi yang sangat serius seperti kematian dalam tahanan atau kasus pelecehan seksual. Mayoritas kasus akan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum setempat dan negara bagian.
Penanganan Kasus dan Penurunan Jumlah Gugatan
Analisis atas data sidang pengadilan federal menunjukkan jumlah kasus pelanggaran hak sipil terkait penggunaan kekuatan berlebihan turun sekitar 36% pada tahun terakhir menjadi hanya 54 kasus. Ini merupakan angka terendah sejak 2020. Sebaliknya, jaksa sipil menangani perkara seperti kasus terhadap mantan pembawa acara CNN Don Lemon terkait aksi protes di sebuah gereja Minnesota yang menentang penegakan imigrasi.
Keluar dan Pengunduran Diri Para Jaksa Senior
Ada gelombang pengunduran diri jaksa senior dalam unit tersebut, kebanyakan memilih pensiun dini. Mereka yang keluar menyatakan ketidaksetujuan atas pendekatan selektif pemerintah yang mengurangi investigasi terhadap sekutu pemerintahan dan justru memprioritaskan penuntutan terhadap pihak lawan politik.
Beberapa jaksa yang menetapkan diri keluar mengatakan bahwa sistem yang tidak melindungi semua kelompok rentan secara setara tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan. Kepala Divisi Hak Sipil yang diangkat pemerintah mendorong perubahan staf dengan pandangan bahwa jaksa karier kurang mampu melaksanakan agenda administrasi saat ini.
Dampak Terhadap Penegakan Hak Sipil
Penurunan staf dan arahan pembatasan investigasi berdampak besar pada kemampuan Departemen Kehakiman untuk menuntut pelanggaran hak sipil. Padahal, unit ini juga menangani kasus sensitif lain seperti kejahatan kebencian serta intervensi pada klinik aborsi dan tempat ibadah.
Penyelidikan Insiden Penembakan oleh Aparat Imigrasi
Kecepatan respon tim jaksa dalam menangani penembakan aparat di Minneapolis menurun drastis. Penyelidikan resmi hanya dilakukan untuk satu dari dua kasus kematian yang terjadi. Pejabat Departemen Kehakiman menurunkan ekspektasi publik terkait besarnya penyelidikan yang dilakukan.
Namun, para mantan jaksa menyatakan video insiden tersebut mendukung perlunya pemeriksaan mendalam apakah terjadi pelanggaran hak sipil. Meskipun standar hukum untuk menuntut kasus-kasus ini sangat tinggi dan beberapa kasus terkenal tidak berlanjut ke pengadilan, penyelidikan tetap penting guna mengungkap fakta dan membangun kepercayaan publik.
Samantha Trepel, mantan pejabat tinggi di Divisi Hak Sipil, berpendapat bahwa investigasi kriminal hak sipil adalah jalur paling umum dan efektif untuk menuntut pertanggungjawaban dalam kasus semacam ini.
Penyesuaian dan Prioritas Sumber Daya
Juru bicara Departemen Kehakiman menegaskan bahwa unit ini berencana merekrut jaksa tambahan dan tetap agresif menegakkan hukum hak sipil. Namun, ruang lingkup tugas yang sangat luas mengharuskan prioritisasi sumber daya. Jumlah total jaksa, penasihat hukum, dan supervisor disebutkan melebihi 25 orang, meskipun tidak rinci berapa yang fokus pada kasus aparat penegak hukum.
Penurunan kapasitas unit ini menjadi perhatian bagi banyak pihak yang menginginkan penegakan hukum hak sipil yang adil dan efektif. Namun, perubahan kebijakan dan sumber daya di masa pemerintahan saat ini tampaknya menggeser fokus serta membatasi cakupan investigasi yang dapat dilakukan oleh Departemen Kehakiman dalam menangani pelanggaran oleh aparat penegak hukum.
