Hamas menolak desakan untuk melucuti senjata kelompok bersenjata Palestina di Gaza. Khaled Meshaal, pemimpin politik Hamas yang berada di luar negeri, menyatakan bahwa melepaskan senjata bagi rakyat yang masih dalam pendudukan adalah tindakan yang membuat mereka rentan menjadi korban yang mudah dieliminasi.
Dalam forum Al Jazeera di Doha, Meshaal menyampaikan bahwa pembahasan soal penyerahan senjata Hamas merupakan kelanjutan dari upaya selama satu abad untuk menetralkan perlawanan bersenjata Palestina. Ia menegaskan, selama rakyat Palestina masih mengalami pendudukan, pembicaraan tentang pelucutan senjata sama saja dengan menyerahkan mereka kepada ancaman Israel yang dipersenjatai dengan senjata internasional.
Meshaal menyoroti bahwa Hamas melalui perantara Qatar, Turki, dan Mesir serta dialog tidak langsung dengan Amerika Serikat telah mencapai pemahaman terkait visinya mengenai perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Pendekatan yang diusulkan adalah menciptakan kondisi agar rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan dapat berlangsung tanpa memicu kembali konflik dengan Israel. Namun, ia menolak disarmament sebagai solusi utama.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat mendorong demiliterisasi total Hamas dengan ancaman sanksi jika kelompok tersebut tidak memenuhi tuntutan. Ini menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS sejak Oktober tahun lalu, di mana langkah lanjutan mencakup pelucutan senjata Hamas dan penempatan pasukan perdamaian internasional. Meski demikian, serangan-serangan Israel di Gaza hampir terjadi setiap hari dan melanggar gencatan senjata, dengan Israel belum menarik pasukannya dari zona “Yellow Line” di timur Gaza.
Sejak gencatan senjata diberlakukan, Israel telah menewaskan sedikitnya 576 warga Palestina dan melukai 1.543 orang. Meshaal menilai masalah utama bukanlah jaminan yang diberikan oleh Hamas atau kelompok perlawanan, melainkan niat Israel yang ingin menguasai senjata rakyat Palestina dan menyebarkannya ke milisi yang berpotensi menciptakan kekacauan di wilayah tersebut.
Hamas menawarkan alternatif berupa jeda damai selama lima sampai sepuluh tahun sebagai jaminan bahwa senjatanya tidak akan digunakan dalam periode tersebut. Negara-negara mediator yang memiliki hubungan kuat dengan Hamas dinilai bisa memberikan jaminan terhadap proposal ini.
Menurut Meshaal, akar konflik ini adalah pendudukan Israel dan perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan meraih kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa perlawanan terhadap pendudukan adalah hak yang diakui oleh hukum internasional dan agama-agama besar di dunia, serta menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa-bangsa.
Meshaal juga menganggap serangan Hamas pada 7 Oktober sebagai titik balik yang memaksa dunia membuka kembali perdebatan mengenai solusi bagi persoalan Palestina. Ia menyatakan, meski 159 negara telah mengakui negara Palestina, pengakuan tersebut belum cukup. Tantangan utama adalah bagaimana mewujudkan negara Palestina secara nyata di lapangan.
Pemimpin Hamas ini menyerukan kepada negara-negara Arab dan Muslim untuk beralih dari kebijakan defensif menjadi ofensif dalam diplomasi. Ia ingin menjadikan Israel sebagai entitas yang kehilangan legitimasi internasional sepenuhnya dan setara dengan rezim apartheid di Afrika Selatan. Menurutnya, rakyat Palestina memegang perkara yang adil, sedangkan Israel adalah pihak yang melakukan kejahatan perang berupa genosida.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hamas tetap menolak disarmament tanpa adanya jaminan keamanan yang kuat dan penghentian pendudukan. Dalam konteks konflik yang terus berlangsung, dialog dan mediasi internasional masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi Gaza dan rakyat Palestina.
-
-
-
-
