Saudi Arabia mengutuk keras serangan “Rapid Support Forces” (RSF) di wilayah Kordofan, Sudan, yang telah menewaskan puluhan korban, termasuk perempuan dan anak-anak. Pernyataan ini sekaligus menegaskan dukungan Riyadh terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Sudan.
Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan bahwa serangan RSF tersebut merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan. Saudi juga mengecam campur tangan asing yang terus memasok senjata ilegal, tentara bayaran, dan pejuang asing guna memperpanjang konflik yang telah berlangsung hampir tiga tahun.
Meskipun pihak Saudi tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang bertanggung jawab atas campur tangan itu, tuduhan kuat diarahkan kepada beberapa aktor luar yang berperan memperkeruh situasi di Sudan. Serangan drone oleh RSF, yang menargetkan rombongan pengungsi di North Kordofan, menewaskan sedikitnya 24 orang, termasuk delapan anak-anak.
Menurut jaringan dokter Sudan, serangan tersebut merupakan lanjutan dari serangkaian serangan drone terhadap konvoi bantuan kemanusiaan dan truk bahan bakar di wilayah tersebut. Pada hari sebelumnya, sebuah serangan terhadap konvoi Program Pangan Dunia juga menewaskan satu orang.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan bahwa penyerangan terhadap konvoi bantuan dan aset kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Mereka menilai aksi tersebut merupakan upaya sengaja untuk menggagalkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Sudan mendesak komunitas internasional agar mengambil langkah tegas agar RSF dan pendukungnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Konflik yang melibatkan RSF dan tentara Sudan escalated di wilayah Kordofan setelah RSF menguasai el-Fasher pada Oktober tahun lalu.
Konflik yang hampir memasuki tahun ketiga ini telah menewaskan sekitar 40.000 orang dan memicu kelaparan akut bagi hampir separuh populasi Sudan, yakni sekitar 21 juta orang. Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut tindakan RSF ini sebagai pelanggaran berat terhadap norma-norma kemanusiaan dan perjanjian internasional yang berlaku.
Saudi meminta RSF untuk segera menghentikan pelanggaran tersebut dan memenuhi kewajiban kemanusiaannya dengan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan sesuai hukum humaniter internasional serta kesepakatan gencatan senjata yang dibuat di Jeddah tahun lalu.
Pernyataan Saudi juga menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang justru memperpanjang konflik dengan mengirimkan senjata dan pejuang, meskipun mengaku mendukung solusi politik di Sudan. Tuduhan ini bertepatan dengan klaim pemerintah Sudan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) memberikan dukungan senjata dan dana kepada RSF.
Sudan bahkan mengajukan kasus terhadap UEA di Mahkamah Internasional terkait dugaan keterlibatan dalam genosida terhadap komunitas Masalit di Darfur Barat. UEA membantah semua tuduhan tersebut secara tegas.
Selain itu, Saudi juga menuding UEA mendukung kelompok separatis Southern Transitional Council (STC) di Yaman. Kelompok ini sebelumnya bagian dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional namun melancarkan serangan besar di wilayah Hadramout dan al-Mahra untuk membentuk negara terpisah.
Serangan oleh STC pada Desember lalu memecah pemerintahan Yaman yang didukung internasional dan memaksa Saudi melakukan serangan udara terhadap kelompok ini. UEA akhirnya menarik pasukannya dari Yaman dan menyatakan dukungan terhadap keamanan Saudi.
Saudi Arabia dan UEA sebelumnya merupakan anggota koalisi militer Arab yang dibentuk untuk menghadapi kelompok Houthi, yang menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, sejak 2015. Ketegangan hubungan di kawasan ini turut memengaruhi dinamika konflik di Sudan dan Yaman.
Situasi yang terus memburuk di Sudan menandakan perlunya perhatian serius dari komunitas internasional. Penegakan hukum humaniter dan penghentian dukungan asing terhadap kelompok bersenjata menjadi kunci untuk meredakan krisis yang terus mengancam stabilitas wilayah tersebut.
