Bangladesh tengah bersiap menghadapi pemilihan umum pertama sejak berlangsungnya protes besar-besaran yang dipimpin mahasiswa dan berujung pada penggulingan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada awal tahun ini. Lebih dari 127 juta pemilih di dalam negeri serta sekitar 15 juta warga Bangladesh yang tinggal di luar negeri akan mengikuti pemungutan suara besar-besaran ini. Pemilu tersebut dianggap sebagai pengerjaan demokrasi terbesar tahun ini dengan sistem pemungutan suara pos bagi warga negara di luar negeri untuk pertama kalinya.
Sejak merdeka dan terbentuknya Bangladesh pada 1971, negara ini telah menyelenggarakan 11 pemerintahan demokratis dengan rentetan masa pemerintahan yang juga sempat ditempuh oleh rezim militer. Sejarah pemilu Bangladesh sarat dengan konflik politik, tuduhan kecurangan, serta periode pemerintahan yang otoriter. Saat ini, pemerintahan sementara dikomandoi oleh ekonom peraih Nobel Muhammad Yunus menjelang pemilu yang sangat krusial tahun ini.
Pemilu Pra-Kemerdekaan dan Proklamasi Kemerdekaan
Sebelum kemerdekaan Bangladesh, wilayah yang kini menjadi negara tersebut adalah bagian dari Pakistan Timur. Pada pemilu umum Pakistan 1970, Awami League pimpinan Sheikh Mujibur Rahman memenangkan hampir seluruh kursi yang dialokasikan untuk wilayah ini. Namun, pemerintah militer Pakistan menghalangi Mujibur Rahman menjadi perdana menteri. Peristiwa ini memicu deklarasi kemerdekaan Bangladesh pada Maret 1971 dan perang kemerdekaan yang menewaskan jutaan jiwa.
Pemilu Perdana Pasca Kemerdekaan (1973)
Setahun setelah kemerdekaan, Bangladesh menggelar pemilu pertama dengan partai Awami League yang berhasil merebut 293 dari 300 kursi dalam parlemen. Namun, pemilu ini diwarnai tuduhan manipulasi suara dan intimidasi terhadap lawan politik. Pada 1974, Sheikh Mujibur Rahman melarang seluruh partai oposisi dan memberlakukan pemerintahan satu partai.
Era Ketidakstabilan Politik dan Militer (1975-1986)
Pada 1975, Sheikh Mujibur Rahman dan sebagian keluarganya dibunuh dalam kudeta militer. Sejumlah pergantian rezim militer terjadi hingga akhirnya Ziaur Rahman naik sebagai presiden. Zia membawa agenda reformasi ekonomi dan pengenalan identitas nasional baru. Pada 1979, pemilu multipartai kembali digelar, dengan partai BNP pimpinan Zia menang besar.
Pemilu Kontroversial di Era Ershad (1986 dan 1988)
Setelah kematian Zia, kepala militer Hussain Muhammad Ershad merebut kekuasaan dan menjabat presiden sejak 1982. Pemilu 1986 dan 1988 dimenangkan oleh partainya, Jatiya Party, namun diwarnai penolakan oleh partai oposisi dan tuduhan kecurangan sehingga negara mengalami demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri Ershad.
Pemilu Bebas dan Adil, Awal Demokrasi Baru (1991)
Protes massal berhasil menggulingkan rezim militer tahun 1990. Pemilu pada 1991 diawasi oleh pemerintah transisi dan dianggap bebas dan adil. BNP di bawah Khaleda Zia memenangkan mayoritas kursi dan Khaleda menjadi Perdana Menteri perempuan pertama Bangladesh.
Dominasi Politik Sheikh Hasina dan Khaleda Zia
Pemilu tahun 1996 menandai kemenangan pertama Sheikh Hasina sebagai Perdana Menteri, setelah pemilu sebelumnya di tahun yang sama gagal karena boikot oposisi dan ketegangan politik. Selanjutnya, pemilu tahun 2001 dimenangkan kembali oleh BNP dan Khaleda Zia memimpin pemerintah kedua kalinya. Namun ketegangan politik terus berlanjut hingga krisis pemilu tahun 2006, saat pemilu gagal digelar akibat perselisihan terkait pemerintahan transisi dan kerusuhan.
Kembalinya Hasina pada 2008
Pemilu 2008 berhasil diselenggarakan dengan tingkat partisipasi tertinggi, mencapai 80 persen. Awami League yang dipimpin Sheikh Hasina membentuk pemerintahan koalisi dengan mayoritas parlemen signifikan. Hasina kembali memimpin Bangladesh setelah masa kekosongan pemerintahan akibat krisis sebelumnya.
Pemilu Bermasalah 2014 dan 2018
Pada 2014, amandemen konstitusi menghapus sistem pemerintahan transisi yang mengawasi pemilu. BNP melakukan boikot jelang pemilu dan terjadi pembatasan serta penangkapan terhadap pemimpin oposisi. Hasina dan partainya memenangkan mayoritas kursi dalam pemilu yang dianggap tidak sah oleh banyak kalangan. Pemilu 2018 menandai penggunaan teknologi pemungutan suara elektronik pertama kali, namun diduga penuh manipulasi dan intimidasi. Koalisi Awami League dan Jatiya Party memenangkan mayoritas besar walaupun banyak pihak menyebut pemilu tersebut tidak transparan.
Pemilu 2024 dan Perubahan Politik Besar
Pemilu Januari 2024 yang diadakan di bawah pemerintahan Hasina menjadi yang terakhir dalam masa pemerintahannya. Penindasan terhadap oposisi terus terjadi, termasuk larangan terhadap Jamaat-e-Islami dan pembatasan calon dari BNP. Pemilu berlangsung seolah negara kembali ke rezim satu partai. Namun, gelombang protes mahasiswa yang dikenal sebagai Revolusi Juli menuntut perubahan dengan keras. Demonstrasi tersebut dibalas dengan kekerasan yang menyebabkan ribuan kematian. Akhirnya, Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India, dan Muhammad Yunus ditunjuk sebagai pemimpin pemerintahan sementara.
Peta Kepemimpinan dan Kompetisi Politik Saat Ini
Saat ini, pemilihan parlemen terdiri dari 350 kursi dengan lebih dari 1.900 calon bersaing. Koalisi utama berasal dari BNP dan Jamaat-e-Islami, yang berusaha merebut kekuasaan dari pemerintahan sementara. Bangsa Bangladesh memasuki babak baru dalam demokrasi pasca protes rakyat dan restrukturisasi kepemimpinan yang signifikan.
Sejarah pemilu Bangladesh menunjukkan siklus politik yang berulang antara pemerintahan sipil dengan intervensi militer, serta ketegangan antara partai-partai besar Awami League dan BNP. Politik Bangladesh tetap menjadi arena perjuangan demokrasi yang dinamis dan penuh tantangan, dengan generasi baru dan kekuatan politik yang berusaha mengukir masa depan bangsa.
