Iran memperketat pengawasan dan penindakan terhadap gerakan reformis menyusul gelombang protes nasional yang terjadi baru-baru ini. Penahanan sejumlah tokoh reformis menandai perluasan upaya pemerintah untuk membungkam suara kritis yang menentang rezim teokrasi yang berkuasa di negara tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, aparat keamanan Iran menangkap beberapa figur penting dari kelompok reformis yang selama ini berusaha melakukan perubahan dari dalam sistem. Di antara yang ditahan adalah Azar Mansouri, pemimpin Front Reformis yang mewakili berbagai sayap reformis, serta Mohsen Aminzadeh, mantan diplomat periode Presiden Mohammad Khatami yang dikenal sebagai figur reformis. Penahanan ini juga mencakup Ebrahim Asgharzadeh, yang pernah memimpin mahasiswa dalam pendudukan Kedutaan AS pada tahun 1979.
Kampanye penahanan ini mengikuti kerusuhan massal yang memakan korban jiwa ribuan orang dan menyebabkan puluhan ribu demonstran ditangkap. Dalam upaya memperketat kontrol, Narges Mohammadi, penerima Nobel Perdamaian dan tahanan politik, dijatuhi tambahan hukuman penjara lebih dari tujuh tahun. Hal ini mencerminkan kebijakan rezim yang semakin agresif dalam menekan oposisi yang menolak tindakan keras pemerintah atas unjuk rasa tersebut.
Penangkapan tokoh reformis dipicu oleh pernyataan kelompok tersebut yang menyerukan perubahan politik besar. Mereka mendesak pengunduran diri Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang saat ini berusia 86 tahun, dan menggantinya dengan dewan transisi pemerintahan sementara. Langkah ini dipandang sebagai upaya mengubah struktur kekuasaan yang selama ini dikuasai oleh kaum konservatif dan militer.
Jaksa agung di Teheran menyebut bahwa empat orang telah ditangkap dan beberapa lainnya dipanggil untuk pemeriksaan. Mereka dituduh mengorganisir dan memimpin aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial, terutama di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel. Tuduhan ini menggambarkan bagaimana rezim Iran mengkategorikan gerakan reformis sebagai ancaman serius.
Ali Vaez, pakar Iran dari International Crisis Group, mengamati bahwa rezim Iran sebelumnya telah menggunakan kekerasan brutal untuk membungkam demonstrasi di jalanan. Kini, pemerintah mengalihkan fokusnya ke dalam negeri dengan menargetkan kelompok reformis sebagai oposisi yang loyal namun berpotensi memicu perpecahan. “Kekuatan yang paranoid ini kini berusaha menghilangkan segala bentuk ketidaksetujuan sebelum ia sempat berkembang,” katanya.
Meski demikian, dukungan politik terhadap gerakan reformis dalam masyarakat Iran masih menjadi pertanyaan. Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung juga mengekspresikan kemarahan yang menyeluruh terhadap semua pemimpin yang berafiliasi dengan pemerintahan Islam, termasuk para reformis yang dianggap bagian dari sistem yang dianggap korup dan represif.
Di sisi lain, ketegangan masih membara di tingkat internasional terkait program nuklir Iran. Pembicaraan baru antara Iran dan Amerika berlangsung di Oman dalam upaya melanjutkan negosiasi yang sebelumnya sering terhenti. Menteri Luar Negeri Iran menegaskan sikap tegas negara tersebut untuk mempertahankan hak memperkaya uranium, yang menjadi aspek krusial dalam perundingan.
Tekanan internasional semakin intens, dengan pengerahan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln oleh Amerika ke wilayah Timur Tengah. Ini menunjukkan kesiapan militer AS yang siap melancarkan serangan bila negosiasi gagal meraih kesepakatan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel dijadwalkan melakukan kunjungan ke Washington untuk membahas isu Iran sebagai agenda utama.
Sebagai respons, Iran mengeluarkan peringatan mengenai rencana peluncuran roket di wilayah Provinsi Semnan, dekat pusat luar angkasa Imam Khomeini. Kegiatan ini diperkirakan terkait dengan peringatan Revolusi Islam 1979, sekaligus menandakan kesiapan Iran dalam mempertahankan kebijakan dan sikap militernya di tengah tekanan global yang meningkat.