Israel resmi memperkuat kendali atas wilayah Tepi Barat melalui kebijakan baru yang disetujui kabinet keamanan pada 8 Februari 2026. Kebijakan ini membuka jalan bagi perluasan pemukiman Yahudi dan mengubah aturan hukum serta sipil yang selama ini berlaku di wilayah sengketa tersebut.
Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak 1967, selama ini dianggap sebagai wilayah inti yang dapat menjadi negara Palestina di masa depan. Namun, kelompok sayap kanan Israel melihat tanah ini sebagai bagian dari warisan historis mereka yang tak terpisahkan.
Penghapusan Larangan Pembelian Tanah oleh Warga Yahudi
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan bahwa larangan pembelian tanah oleh warga Yahudi di Tepi Barat akan dicabut. Smotrich menegaskan langkah ini sebagai upaya memperkuat fondasi Israel di wilayah yang disebut Yudea dan Samaria itu. Ia menyatakan, “Ini bertujuan untuk memperdalam akar kita di semua wilayah Tanah Israel dan mengubur gagasan negara Palestina.”
Sementara itu, Katz menekankan pentingnya wilayah tersebut bagi keamanan dan identitas nasional Israel. Ia menyebut Yudea dan Samaria sebagai “jantung negara” yang harus diperkuat dengan segala cara. Pernyataan para menteri ini menunjukkan arah kebijakan Israel yang semakin agresif terhadap klaim dan kontrol di Tepi Barat.
Pengalihan Wewenang Perizinan Pembangunan
Reformasi lain yang diambil adalah pengalihan otoritas perizinan pembangunan pemukiman di beberapa kota, termasuk Hebron. Kini, proses perizinan tidak lagi harus mendapatkan persetujuan dari otoritas lokal Palestina. Pengawasan dan keputusan diberikan langsung oleh pemerintah Israel.
Langkah ini membuat pemerintah Palestina kehilangan kendali atas pembangunan di wilayah yang secara klaim menjadi bagian dari negara mereka. Selain itu, kebijakan ini juga memperbesar ruang bagi pemukiman Yahudi untuk terus tumbuh di pusat-pusat kota Palestina.
Kontroversi dan Reaksi Palestina
Kepresidenan Palestina di Ramallah mengutuk keras keputusan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk nyata dari aneksasi total atas Tepi Barat. Pernyataan resmi dari Kepresidenan menilai kebijakan Israel sebagai upaya sistematis untuk melegalkan ekspansi pemukiman dan melakukan penyitaan tanah secara masif.
Menurut pihak Palestina, langkah ini juga berpotensi menghancurkan properti warga yang tinggal di wilayah sengketa, bahkan di kota-kota yang secara sah berada di bawah kedaulatan Palestina. Mereka memandang kebijakan baru Israel sebagai penghalang terbesar bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Dinamika Politik Menjelang Pertemuan Tingkat Tinggi
Kebijakan ini diumumkan hanya beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump. Meskipun pemerintah Israel mengintensifkan ekspansi pemukiman, Trump diketahui masih menolak aneksasi penuh atas Tepi Barat secara resmi.
Situasi ini menunjukkan dinamika kompleks antara Israel dan sekutu dunia, terutama Amerika Serikat, yang tetap menahan diri dari memberikan restu terhadap langkah-langkah paling ekstrem terkait wilayah Tepi Barat. Namun, keputusan Israel yang diambil oleh kabinet keamanan mengindikasikan perubahan nyata dari kebijakan sebelumnya yang mungkin akan memperparah ketegangan di kawasan.
Dampak Jangka Panjang Terhadap Proses Perdamaian
Keputusan ini tidak hanya memengaruhi status hukum dan sipil di Tepi Barat, tetapi juga menimbulkan keraguan besar atas kelangsungan proses perdamaian Israel-Palestina. Penghalang administratif terhadap pembangunan pemukiman serta upaya memperkuat pengendalian wilayah cenderung meredupkan harapan kemerdekaan Palestina.
Dengan semakin kuatnya kontrol Israel di wilayah ini, kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang terlaksana dalam bentuk yang demokratis dan berdaulat dipandang semakin jauh. Faktor ini berpotensi memperpanjang konflik dan menimbulkan ketegangan baru yang sulit diselesaikan.
Ringkasan Kebijakan Baru Israel di Tepi Barat
- Penghapusan larangan pembelian tanah oleh warga Yahudi di wilayah Tepi Barat.
- Pengalihan kewenangan perizinan pembangunan pemukiman dari otoritas Palestina ke Israel.
- Perluasan pemukiman Yahudi di kota-kota strategis seperti Hebron.
- Penegasan Tepi Barat sebagai bagian integral dari identitas dan keamanan nasional Israel.
- Penolakan keras dan kecaman dari pihak Palestina sebagai bentuk aneksasi.
Keputusan kabinet keamanan Israel ini mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan wilayah yang mengancam masa depan solusi dua negara. Langkah-langkah yang diambil berpotensi mengubah peta politik, sosial, dan hukum di wilayah yang sudah lama menjadi sumber konflik dan ketegangan tersebut.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
