China menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai "kekuatan patriotik pro-reunifikasi" di Taiwan. Pernyataan ini disampaikan oleh Wang Huning, pejabat tinggi yang menangani kebijakan China terhadap Taiwan, dalam pertemuan kerja tahunan terkait Taiwan.
China terus meningkatkan tekanan politik dan militer terhadap Taiwan, yang dianggapnya sebagai bagian dari wilayahnya meskipun ditolak oleh pemerintah Taiwan. Wang menegaskan pentingnya mendorong agenda besar reunifikasi nasional sekaligus menentang keras gerakan separatisme yang ingin memisahkan Taiwan dari China.
Dukungan terhadap Pro-Reunifikasi dan Penindakan Separatis
Wang mengatakan bahwa pejabat harus secara tegas mendukung kekuatan patriotik pro-reunifikasi yang ada di Taiwan. Selain itu, gerakan separatis Taiwan dan intervensi dari negara-negara luar harus dihadapi dengan tindakan keras guna menjaga kestabilan di Selat Taiwan.
Pernyataan ini mengindikasikan fokus Beijing pada penegakan kedaulatan dan penolakan terhadap kemerdekaan Taiwan, meskipun mereka tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan kekuatan militer dalam rapat tersebut.
Ancaman Militer China terhadap Taiwan
Meskipun tanpa menyebutkan penggunaan kekerasan, Kementerian Pertahanan China menegaskan bahwa pasukan militer yang mendukung kemerdekaan Taiwan akan menghadapi konsekuensi serius. Juru bicara kementerian tersebut, Jiang Bin, memperingatkan bahwa jika kaum separatis Taiwan memprovokasi konflik, mereka akan "dihapuskan".
Pernyataan ini menegaskan sikap keras China dan memperlihatkan potensi eskalasi militer di kawasan, seiring ketegangan yang terus meningkat di Selat Taiwan.
Konsep "Satu Negara, Dua Sistem" untuk Taiwan
China sejak lama menawarkan model otonomi "satu negara, dua sistem" seperti yang berlaku di Hong Kong. Namun, model ini mendapat penolakan besar dari partai politik utama di Taiwan. Pemerintah Taiwan menilai kontrol Beijing di Hong Kong hanya membawa penindasan dan mengikis kebebasan.
Presiden Taiwan, Lai Ching-te, mengkritik keras Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong saat menanggapi hukuman 20 tahun penjara kepada tokoh pro-demokrasi Jimmy Lai. Menurutnya, undang-undang tersebut adalah alat politik yang menindas kebebasan pers dan hak asasi manusia.
Respons Taiwan dan Hubungan dengan Negara Lain
Sampai saat ini, belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Taiwan terhadap pernyataan Wang Huning. Pemerintah Taiwan berpendapat bahwa masa depan pulau itu hanya dapat ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri.
China juga berulang kali memperingatkan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, agar tidak ikut campur dalam masalah Taiwan. Presiden Xi Jinping menekankan bahwa isu Taiwan adalah masalah utama dalam hubungan China-AS dan mendesak Amerika agar berhati-hati dalam penjualan senjata ke Taiwan.
Pertemuan Politik dan Kerjasama Non-Politik
Wang memberikan pernyataannya hanya beberapa hari setelah menerima kunjungan delegasi dari Kuomintang (KMT), partai oposisi terbesar di Taiwan. Pertemuan ini tidak membahas isu politik utama, melainkan fokus pada kerja sama di bidang pariwisata dan teknologi kecerdasan buatan.
Wakil Ketua KMT, Hsiao Hsu-tsen, menegaskan bahwa tujuan kunjungan ke Beijing adalah untuk membicarakan pengembangan think-tank dan kerja sama non-politik demi memajukan hubungan lintas Selat Taiwan.
Dengan kebijakan ini, China memperlihatkan strategi ganda dalam memperkuat klaimnya atas Taiwan, yakni melalui dukungan internal terhadap kelompok pro-reunifikasi sekaligus tindakan keras terhadap gerakan separatis dan penolakan campur tangan asing. Pendekatan tersebut akan terus menjadi faktor utama dalam dinamika keamanan dan politik di kawasan Asia Timur.
