Swedia menghadapi tantangan besar berupa lonjakan kekerasan geng yang melibatkan anak-anak sejak empat tahun terakhir. Anak berusia mulai dari 12 tahun direkrut melalui media sosial untuk melakukan aksi kekerasan atas perintah geng narkoba asal Timur Tengah. Dalam upaya menanggulangi krisis ini, polisi Swedia diberikan kewenangan luas sejak April untuk menindak sindikat-sindikat tersebut.
Kewenangan baru ini memungkinkan petugas menghentikan dan menggeledah siapa saja, termasuk anak di bawah umur, tanpa kecurigaan khusus. Selain itu, anak-anak di bawah 15 tahun dapat dipantau aktivitas telepon dan internetnya jika diduga terlibat kejahatan serius. Implementasi kebijakan ini menuai kontroversi, terutama dari kelompok pembela hak asasi yang menilai langkah tersebut diskriminatif dan melanggar hukum internasional.
Penurunan Kekerasan yang Signifikan
Data resmi menunjukkan penurunan drastis dalam insiden kekerasan bersenjata sejak kebijakan diterapkan. Jumlah penembakan turun hingga 63 persen, dari 390 kasus pada puncak kekerasan di 2022 menjadi hanya 147 pada tahun berikutnya. Angka pembunuhan dan penganiayaan juga mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Swedia memiliki angka kematian tertinggi kedua akibat senjata api di Uni Eropa.
Keberhasilan ini tak lepas dari peran pemerintah pusat yang menurunkan usia pertanggungjawaban pidana dari 15 tahun menjadi 13 tahun. Kebijakan ini menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan geng untuk menggunakan anak-anak muda dalam aksi kriminal mereka tanpa risiko hukuman. Penangkapan para anggota kunci geng Foxtrot, terutama yang beroperasi di luar negeri, turut membantu mengurangi intensitas konflik kekerasan tersebut.
Penerapan Zona Aman dan Respons Masyarakat
Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah pembentukan “zona aman” yang memberikan hak polisi melakukan penyisiran dan penggeledahan tanpa alasan yang jelas. Zona ini mayoritas berada di lingkungan dengan penduduk berstatus migran, yang juga menjadi sasaran utama perekrutan anggota geng. Meskipun menuai kritik atas potensi diskriminasi rasial, respons masyarakat di area tersebut ternyata positif. Menurut Carin Götblad, kepala kepolisian Stockholm, warga dengan latar belakang imigran justru mendukung kebijakan tersebut karena merasa lebih aman.
Penggunaan zona aman dilakukan secara terbatas dan menjadi salah satu dari berbagai alat yang dimiliki polisi untuk menekan kejahatan geng anak muda. Selain itu, pengawasan dan penyadapan komunikasi pun diperkuat, termasuk terhadap anak-anak yang dicurigai akan melakukan kekerasan. Dengan metode ini, polisi mampu mencegah kejahatan sebelum terjadi dan menggagalkan rencana pembunuhan yang dirancang secara daring.
Rekrutmen Anak-anak dan Peran Media Sosial
Geng Foxtrot yang dipimpin oleh Rawa Majid sangat aktif merekrut anak usia 13 tahun ke bawah untuk menjadi “pejagal” atau pelaku pembunuhan bayaran. Contoh kasus seorang remaja berumur 14 tahun yang menerima perintah pembunuhan via media sosial ketika sedang bermain video game menjadi gambaran nyata tingkat bahaya yang dihadapi. Selain laki-laki, perempuan muda juga direkrut sebagai pembuat bom dan sering diberi tugas berisiko tinggi agar dapat bersaing dengan anggota laki-laki dalam geng.
Pengawasan intensif terhadap aktivitas di media sosial menjadi fokus polisi, meski kerap terlambat menindak karena konten-konten berbahaya sudah tersebar dan anak-anak sudah terlibat sebelum penghapusan dilakukan. Pemerintah juga memberikan opsi perlindungan saksi di pengadilan dengan sistem identitas anonim demi menjaga keselamatan para pelapor dari intimidasi geng.
Langkah-Langkah Pendukung dan Tantangan yang Masih Ada
Berikut ini langkah yang diambil pemerintah Swedia dan kepolisian untuk menanggulangi kekerasan geng:
- Memperluas kewenangan polisi dalam penggeledahan dan pengawasan media komunikasi.
- Mendorong penurunan usia pertanggungjawaban pidana dari 15 menjadi 13 tahun.
- Mendekatkan hubungan dengan masyarakat migran agar kebijakan diterima dan efektif.
- Melakukan penangkapan tokoh-tokoh kunci geng di luar negeri.
- Memberikan perlindungan saksi dengan sistem testimoni anonim.
- Intensifikasi pengawasan media sosial dan kerja sama dengan platform digital.
Namun, tantangan masih tetap ada. Geng-geng kini berupaya merekrut target yang lebih muda lagi, bahkan ke arena bermain sepak bola dan lingkungan sosial anak-anak. Penggunaan media sosial untuk mengiklankan jasa pembunuhan juga masih menjadi persoalan besar. Polisi harus lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan perusahaan teknologi untuk menghapus konten berbahaya sebelum anak-anak tertarik masuk ke dalam geng.
Perubahan Sosial dan Hukum yang Mendasar
Meski keberhasilan menurunkan angka kekerasan tampak signifikan, kebijakan keras berdampak pada atmosfer sosial Swedia. Kepolisian menyayangkan bahwa kebijakan pengawasan dan pembatasan kebebasan ini mengikis citra Swedia sebagai negara terbuka dan ramah. Kepala kepolisian Stockholm mengungkapkan keprihatinannya atas perubahan budaya masyarakat yang kini lebih tertutup dan penuh kewaspadaan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum Swedia mengakui bahwa perlawanan terhadap geng kriminal yang sangat kejam dan sistematis ini masih jauh dari selesai. Mereka tetap berhati-hati dalam menilai keberhasilan, meskipun melihat tren positif yang mengindikasikan bahwa strategi penegakan hukum dan pencegahan mulai membuahkan hasil. Pendekatan ini menjadi contoh penting bagi negara lain yang juga menghadapi masalah serupa, meskipun konteks sosial dan hukum akan menentukan adaptasi kebijakan yang paling tepat.
-
-
-
-
