Somalia dan Arab Saudi resmi menandatangani kesepakatan kerja sama militer baru-baru ini. Langkah ini terjadi beberapa pekan setelah Somalia mengikat perjanjian serupa dengan Qatar sebagai upaya memperkuat dukungan regional terhadap konflik yang dipicu oleh pengakuan Israel atas wilayah pemisah Somaliland.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Somalia, Ahmed Moallim Fiqi, bersama Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, di Riyadh. Memorandum of Understanding ini bertujuan memperkuat kerangka kerja sama pertahanan antara kedua negara dan mencakup berbagai bidang kepentingan strategis bersama.
Menurut Kementerian Pertahanan Somalia, perjanjian ini mendukung kepentingan strategis kedua negara serta mempererat kolaborasi di sektor militer. Pangeran Khalid juga mengonfirmasi kesepakatan ini melalui sebuah unggahan di platform X, meskipun detail lebih lanjut tidak dipublikasikan oleh kedua pihak.
Sebelumnya, pada bulan sebelumnya, Somalia telah menandatangani pakta pertahanan dengan Qatar yang menitikberatkan pada pelatihan militer, pertukaran keahlian, dan pengembangan kemampuan pertahanan. Kesepakatan ini juga bertujuan meningkatkan kerja sama keamanan demi stabilitas regional di wilayah tersebut.
Peningkatan kolaborasi militer Somalia dengan negara-negara Teluk ini menjadi bagian dari strategi Mogadishu menghadapi ketegangan baru di kawasan Tanduk Afrika. Ketegangan dipicu oleh pengakuan Israel terhadap Somaliland, yang dikhawatirkan Somalia dapat digunakan untuk mendirikan pangkalan militer asing di daerah yang menjadi sengketa.
Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, menegaskan sikap tegasnya bahwa Somalia tidak akan membiarkan adanya pangkalan militer Israel di Somaliland. Ia mengancam akan mengambil langkah perlawanan terhadap setiap upaya pendirian pangkalan tersebut.
Sementara itu, bahkan pejabat Somaliland mengakui bahwa pembentukan pangkalan militer Israel di wilayah mereka menjadi salah satu opsi yang sedang dibahas, meskipun masih dalam tahap negosiasi. Pernyataan ini semakin memperuncing situasi geopolitik di wilayah yang dianggap cukup strategis.
Selain itu, Somalia juga membatalkan semua perjanjian dengan Uni Emirat Arab yang mencakup operasi pelabuhan hingga kerja sama keamanan dan pertahanan. Pembatalan ini dilakukan atas alasan tindakan yang dianggap merugikan kesatuan dan kedaulatan politik Somalia.
Kebijakan tersebut muncul setelah muncul laporan bahwa Uni Emirat Arab memfasilitasi pengakuan Somaliland oleh Israel. Di sisi lain, Uni Emirat Arab memiliki hubungan ekonomi dan keamanan yang kuat dengan Somaliland, termasuk hak konsesi selama 30 tahun atas pelabuhan strategis Berbera yang dikelola oleh perusahaan DP World.
Uni Emirat Arab memilih untuk tidak menandatangani pernyataan Arab-Islam yang mengutuk pengakuan Israel terhadap Somaliland. Namun, mereka menyatakan dukungan terhadap kedaulatan dan stabilitas Somalia melalui pernyataan bersama dengan Uni Afrika beberapa waktu lalu.
Ketegangan antara Somalia dan Uni Emirat Arab bertepatan dengan memburuknya hubungan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kejadian puncak terjadi saat pasukan Saudi membom pengiriman senjata yang dianggap ditujukan untuk kelompok separatis di Yaman, yang diduga didukung oleh Uni Emirat Arab.
Arab Saudi juga mendukung seruan agar pasukan Emirat segera menarik diri dari Yaman, sementara Uni Emirat Arab membantah semua tuduhan tersebut. Konflik ini menambah kompleksitas hubungan dan dinamika geopolitik di kawasan Teluk dan Afrika Timur.
Dalam ranah lain, Uni Emirat Arab juga dikaitkan dengan dukungan kepada Rapid Support Forces (RSF) di Sudan, kelompok paramiliter yang terlibat konflik berkepanjangan dengan Angkatan Darat Sudan. Arab Saudi, yang merupakan sekutu Khartoum, mengecam RSF atas serangan mematikan di Kordofan yang melibatkan korban sipil.
Riyadh juga mengecam campur tangan asing di Sudan yang memperpanjang konflik dengan memasok senjata ilegal dan mengirimkan tentara bayaran. Meski tidak menyebut secara spesifik pihak-pihak yang terlibat, pernyataan ini menambah ketegangan diplomatik di wilayah tersebut.
Sudan sendiri telah mengajukan gugatan terhadap Uni Emirat Arab di Mahkamah Internasional atas tuduhan turut membantu terjadinya genosida yang dilakukan oleh RSF terhadap komunitas Masalit di Darfur Barat. Uni Emirat Arab menolak gugatan tersebut sebagai upaya publisitas negatif dan bertekad untuk meminta dismissal kasus segera.
Kesepakatan militer Somalia dengan Arab Saudi dan Qatar menunjukkan upaya strategis Mogadishu dalam membangun aliansi guna memperkuat pertahanan di tengah gejolak politik dan keamanan regional. Kolaborasi ini mencerminkan dinamika baru dalam politik keamanan di Tanduk Afrika dan Teluk Arab, serta respons terhadap pengaruh eksternal yang semakin kompleks di kawasan tersebut.
-
-
-
-
