Bangladesh tengah menghadapi momen penting dalam pemilu nasional pertama setelah penggulingan pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pemilu ini diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat norma-norma demokrasi yang selama lebih dari satu dekade mengalami tekanan akibat sengketa politik dan ruang politik yang menyempit.
Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, berkomitmen menggelar pemilu yang bebas, adil, dan damai. Suasana pengawasan internasional pun kuat, dengan sekitar 500 pengamat dari Uni Eropa dan Persemakmuran turut memantau jalannya pemilu.
Partisipasi Pemilih dan Sistem Pemilu
Lebih dari 127 juta pemilih terdaftar di negara dengan populasi sekitar 170 juta jiwa ini. Sebanyak 1.981 calon bersaing untuk merebut kursi parlemen nasional yang terdiri dari 350 anggota. Dari jumlah tersebut, 300 anggota dipilih langsung di daerah pemilihan tunggal, sementara 50 kursi lainnya disediakan khusus untuk perempuan. Sistem pemilu yang digunakan adalah first-past-the-post, dengan masa jabatan parlemen lima tahun.
Inovasi pemilu juga terlihat dari keterlibatan warga Bangladesh di luar negeri yang untuk pertama kalinya dapat menggunakan hak suara melalui sistem pos. Langkah ini diharapkan dapat memperluas partisipasi politik dengan melibatkan diaspora yang cukup besar.
Ujian Demokrasi dan Reformasi Politik
Pemilu ini disertai dengan referendum mengenai reformasi politik yang mencakup pembatasan masa jabatan perdana menteri dan penguatan kontrol atas kekuasaan eksekutif. Reformasi ini diharapkan menjadi penopang stabilitas dalam negara yang sejak kemerdekaan pada 1971 telah mengalami berbagai periode pemerintahan militer dan kelemahan institusional demokrasi.
Catherine Cooper dari Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center menegaskan pentingnya prioritas perlindungan ruang sipil agar masyarakat sipil, media, oposisi, dan warga dapat menyuarakan pendapat tanpa takut represi. Dengan sekitar 5 juta pemilih muda yang baru pertama kali menggunakan hak suara, hasil pemilu ini juga akan menguji kekuatan gerakan protes rakyat dalam mengubah sistem politik secara signifikan.
Dinamika Politik dan Tokoh Kunci
Politik Bangladesh dikuasai oleh dua dinasti besar: Liga Awami yang dipimpin oleh Hasina dan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang kini dipimpin oleh Tarique Rahman, putra mantan Perdana Menteri Khaleda Zia. Dengan Liga Awami dilarang berpartisipasi, BNP muncul sebagai kandidat terdepan dengan janji membangun kembali institusi demokrasi dan menyehatkan ekonomi.
Koalisi oposisi yang dipimpin oleh partai Islamis Jamaat-e-Islami juga berupaya mengukuhkan pengaruhnya dalam pemerintahan baru. Partai Jamaat yang sebelumnya sempat dilarang di era Hasina kini berusaha memperkuat posisi politiknya, bekerjasama dengan National Citizen Party yang lahir dari para pemimpin pemberontakan 2024.
Pemilu Tanpa Hasina dan Hak Minoritas
Pemilu ini merupakan yang pertama tanpa keterlibatan Hasina yang kini berada dalam pengasingan di India. Ia dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kerusuhan 2024. Hasina menolak pengadilan tersebut dengan menyebutnya sebagai “pengadilan kanguru.” Selama masa pemerintahannya, pemilu sering mendapat sorotan internasional karena kurangnya transparansi dan keadilan.
Sisi lain yang mendapat perhatian serius adalah meningkatnya pengaruh kelompok garis keras yang berdampak pada keamanan dan hak-hak minoritas, khususnya kaum Hindu yang makin sering menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan. Dengan mayoritas penduduk sekitar 90% Muslim dan minoritas Hindu sekitar 8%, situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa koalisi Islamis dapat memanfaatkan ketegangan sektarian untuk kepentingan politik.
Pemilu di Bangladesh menjadi cerminan penting bagi pembentukan kembali demokrasi sebagaimana harapan masyarakat luas. Hasil dan proses pemilu akan menentukan arah stabilitas politik dan perlindungan terhadap ruang demokrasi, serta bagaimana minoritas dan kelompok rentan dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.
