Mantan Menteri Dalam Negeri Korea Selatan, Lee Sang-min, dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun akibat keterlibatannya dalam pemberlakuan hukum militer yang singkat pada tahun 2024. Vonis ini disampaikan oleh pengadilan di Seoul, sepekan sebelum hakim lain memutuskan apakah tindakan Presiden saat itu, Yoon Suk Yeol, termasuk pemberontakan dengan ancaman hukuman mati.
Lee yang memimpin kementerian dalam negeri dan keselamatan, terbukti mendukung pelaksanaan deklarasi hukum militer serta menyampaikan perintah Yoon kepada kepolisian dan pemadam kebakaran untuk memutus pasokan air dan listrik ke media yang mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, perintah tersebut tidak sempat dijalankan karena hukum militer dicabut setelah parlemen mengesahkan pencabutan secara bulat setelah menerobos blokade militer dan kepolisian.
Peran dan Kontroversi Lee Sang-min
Lee membantah telah mengeluarkan instruksi pemadaman utilitas pada institusi media dan tidak mengakui adanya konspirasi terkait penetapan hukum militer. Kesaksian dari pejabat lain, terutama mantan Komisioner Badan Pemadam Kebakaran Nasional, Heo Seok-gon, menegaskan bahwa Lee memang menyampaikan perintah tersebut lewat sambungan telepon. Bukti rekaman kamera pengawas dan saksi lainnya memperkuat keterlibatan Lee dalam upaya menegakkan hukum militer.
Hakim Ryu Kyung-jin menegaskan bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Lee berperan penting dalam memuluskan kebijakan keras pemerintah saat itu. Meski demikian, ia dibebaskan dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang dianggap kurang bukti valid.
Konteks Politik dan Hukuman Pejabat Pemerintahan
Lee merupakan anggota kabinet kedua yang dijatuhi hukuman terkait peristiwa hukum militer ini. Mantan Perdana Menteri Han Duck-soo sebelumnya juga diputus bersalah dan dihukum 23 tahun penjara, dengan proses banding yang sedang berjalan. Tindakan keras tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah konservatif yang saat itu dipimpin Yoon Suk Yeol untuk melawan oposisi legislatif yang mayoritas dari kubu liberal.
Yoon sendiri membela langkahnya, menilai penetapan hukum militer sebagai tindakan penting untuk menegakkan pemerintahan yang diganggu oleh kekuatan "anti-negara". Namun, presiden tersebut akhirnya diberhentikan dari jabatannya dan kini menjalani proses hukum dengan tuduhan pemberontakan yang dapat berujung pada hukuman mati.
Fakta Penting Terkait Kasus Hukum Militer
- Hukuman penjara Lee Sang-min selama tujuh tahun untuk membantu pelaksanaan hukum militer.
- Pengadilan Seoul memutuskan sebelum sidang Yoon Suk Yeol terkait pemberontakan.
- Perintah pemadaman air dan listrik ke media tidak terealisasi karena hukum militer dicabut cepat.
- Bantahan Lee terkait instruksi pemadaman bertentangan dengan kesaksian saksi utama.
- Vonis bebas atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan karena bukti kurang kuat.
- Mantan Perdana Menteri Han Duck-soo juga dihukum 23 tahun dalam kasus yang sama.
- Yoon Suk Yeol dipenjara dengan tuduhan serius, termasuk pemberontakan, menunggu proses hukum.
Hukuman terhadap Lee Sang-min dan pejabat lain menjadi tonggak penting dalam pengujian hukum atas penggunaan kekuasaan dalam insiden politik besar di Korea Selatan. Proses hukum lain yang sedang berlangsung terhadap Yoon akan menentukan masa depan politik dan penegakan hukum di negara tersebut.
