Pemerintah Korea Selatan mengidentifikasi sekitar 180 personel militer yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam deklarasi darurat hukum militer yang sempat diterapkan oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Kementerian Pertahanan mengumumkan hasil sementara dari penyelidikan selama enam bulan terkait peristiwa tersebut.
Penyelidikan ini melibatkan sekitar 860 perwira tinggi dan menengah di 24 unit serta lembaga yang diduga terkait. Sekitar 120 personel dari Kementerian Pertahanan, Komite Gabungan Kepala Staf, dan cabang militer lainnya turut ditugaskan untuk mengusut kasus ini.
Proses dan Temuan Penyelidikan
Dalam penyelidikan, para investigator menilai peran masing-masing individu berdasarkan kewenangan pengambilan keputusan, pangkat, waktu, serta tindakan mereka terkait pelaksanaan perintah hukum militer. Kementerian menyebutkan bahwa 180 orang telah diidentifikasi, dengan rincian sebagai berikut:
- 114 orang sedang atau telah menjalani penyidikan pidana.
- 48 orang direkomendasikan mendapat tindakan disipliner.
- 75 orang mendapat peringatan atau teguran, dengan beberapa nama masuk lebih dari satu kategori.
Temuan utama mengungkap dugaan bahwa Komando Intelijen Pertahanan merencanakan pendudukan Komisi Pemilihan Nasional sejak awal. Selain itu, Komando Kontraintelijen dan markas besar investigasi Kementerian Pertahanan memeriksa fasilitas penahanan serta mengoperasikan tim penangkapan terhadap sejumlah tokoh politik penting.
Tindak Lanjut dan Proses Hukum
Kantor penyelidikan khusus kementerian juga telah mendakwa tiga jenderal dan lima kolonel yang berperan penting dalam upaya penerapan hukum militer yang gagal tersebut. Deklarasi hukum militer ini berlangsung sekitar enam jam pada 3 Desember, sebelum dibatalkan oleh Presiden Yoon setelah ditolak oleh mayoritas anggota parlemen dalam rapat darurat.
Keputusan itu kemudian memicu gejolak politik panjang dan proses pemakzulan. Setelah Mahkamah Konstitusi secara bulat mengesahkan pemakzulan, Yoon akhirnya dijatuhkan dari jabatannya pada bulan April.
Pernyataan Resmi dan Langkah Pemulihan
Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back menegaskan komitmen militer untuk menerapkan prinsip ganjaran dan hukuman secara ketat dalam menanggapi kudeta tersebut. Ia menjanjikan tindakan tegas untuk membersihkan institusi militer dari jejak hukum militer ilegal dan membangun angkatan bersenjata yang lebih dapat dipercaya oleh masyarakat.
Saat ini, Yoon sedang menghadapi persidangan atas beberapa dakwaan, termasuk pemberontakan yang dapat berujung pada hukuman mati sesuai hukum Korea Selatan. Jaksa penuntut menuntut hukuman maksimal, dan sidang vonis dijadwalkan akan dimulai pekan depan.
Penyelidikan dan penegakan hukum terkait darurat hukum militer ini menjadi momentum penting dalam menjaga supremasi hukum dan stabilitas sipil di Korea Selatan. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang dan militer kembali berfungsi sebagai pelindung demokrasi dan rakyat.
