Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa pelarangan organisasi aktivis Palestine Action sebagai kelompok teroris oleh pemerintah adalah tindakan yang tidak sah. Putusan ini menandai kemenangan penting bagi para pejuang kebebasan sipil yang selama ini menentang kebijakan tersebut.
Pengadilan menilai keputusan mantan Menteri Dalam Negeri, Yvette Cooper, untuk melarang kelompok ini tidak proporsional. Hal ini membuka pertanyaan serius mengenai hampir 3.000 orang yang ditangkap dalam protes solidaritas terkait pelarangan tersebut. Meski demikian, hakim Victoria Sharp menyatakan bahwa larangan itu tetap berlaku sementara menunggu proses banding dari pemerintah.
Argumen Aktivis dan Dampak Hukum
Para aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa pelarangan tersebut merupakan tindakan berlebihan dari pemerintah. Mereka menilai larangan itu berpotensi mengkriminalisasi tindakan protes politik dan membuka preseden luas dalam penggunaan undang-undang anti-terorisme terhadap gerakan protes. Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action, mengajukan tantangan hukum terhadap pelarangan ini.
Dalam wawancara dengan CNN, Ammori menyatakan bahwa putusan pengadilan berarti “semua penangkapan tersebut secara teknis adalah tidak sah.” Ia menambahkan meskipun saat ini ada ketidakpastian hukum, putusan ini adalah kemenangan besar dan penarikan larangan hanya tinggal menunggu waktu.
Latar Belakang Protes dan Penangkapan Massal
Keputusan pengadilan ini bertepatan dengan salah satu kampanye pembangkangan sipil non-kekerasan terbesar dalam sejarah Inggris. Sejak Juli, sebanyak 2.787 orang, termasuk banyak pensiunan dan lansia, ditangkap selama demonstrasi di berbagai kota. Mayoritas ditahan karena membawa poster bertuliskan "I oppose genocide, I support Palestine Action."
Organisasi Defend Our Juries, yang aktif mengorganisir protes ini, menyerukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Polisi London. Mereka menuntut agar pemerintah mengoreksi dampak larangan serta memperbaiki perlakuan salah terhadap mereka yang ditangkap secara tidak sah.
Respon Kepolisian dan Pemerintah
Polisi Metropolitan London mengakui bahwa pengumuman banding pemerintah dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Mereka menyatakan tidak akan melakukan penangkapan terkait dukungan kepada Palestine Action, namun tetap fokus mengumpulkan bukti lebih lanjut.
Sementara itu, pemerintah mempertahankan argumen bahwa pelarangan kelompok ini diperlukan demi alasan keamanan nasional. Namun, biaya yang sudah dikeluarkan mencapai hampir £700.000 dinilai oleh beberapa pihak sebagai pemborosan uang pajak rakyat.
Sejarah dan Aktivitas Palestine Action
Palestine Action didirikan pada 2020 oleh Huda Ammori dan aktivis iklim Richard Barnard. Kelompok ini berfokus pada penghentian operasi produsen senjata yang terkait dengan pemerintah Israel dan konflik di Gaza. Mereka melakukan berbagai tindakan langsung, termasuk pendudukan, pemblokiran, dan vandalisme terhadap perusahaan-perusahaan senjata seperti Elbit Systems dan Leonardo.
Aksi yang memicu pelarangan dilakukan akhir Juni lalu ketika aktivis merusak dua pesawat tanker Airbus Voyager di pangkalan RAF Brize Norton. Tindakan ini menyebabkan pemerintah memasukkan Palestine Action dalam daftar teroris, setara dengan kelompok ekstremis internasional seperti al Qaeda dan ISIS.
Dampak Lebih Luas dan Perdebatan Hukum
Putusan pengadilan ini juga menyoroti isu penting terkait bagaimana Inggris menerapkan hukum kontra-terorisme pada kegiatan protes dalam negeri. Ini menjadi bahan diskusi mengenai batas kekuasaan eksekutif dan perlindungan kebebasan berekspresi.
Selain itu, keputusan ini mengikuti serangkaian peristiwa penting termasuk pemogokan makan terpanjang di Inggris, pembatalan kontrak senilai £2 miliar oleh kementerian pertahanan untuk Elbit Systems, dan pembebasan aktivis yang didakwa terkait perusakan pabrik Elbit Systems di Bristol.
Pengadilan Tinggi Inggris melalui putusan ini mengajak pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan anti-terorisme agar tidak merugikan hak-hak politik dan kebebasan sipil warga negara. Pemerintah masih menjalani proses banding, sementara publik dan aktivis menunggu perkembangan selanjutnya dengan penuh perhatian.
