Kota Tirana, ibu kota Albania, mengalami gelombang protes keras yang dipicu oleh penyelidikan korupsi pejabat tinggi pemerintah. Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah bentrok dengan polisi anti huru-hara di luar gedung pemerintahan.
Pemicu utama kerusuhan adalah tuduhan korupsi yang diarahkan pada Wakil Perdana Menteri Belinda Balluku. Balluku diduga memberikan perlakuan istimewa dalam tender proyek terowongan sepanjang 3,7 mil di Albania bagian selatan.
Proses Hukum dan Kontroversi Politik
Pengadilan Khusus Korupsi dan Kejahatan Terorganisir Albania menangguhkan Balluku pada November akibat kasus ini. Namun, Perdana Menteri Edi Rama mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi yang mengembalikannya ke jabatan pada Desember.
Balluku membantah segala tuduhan, menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar. Di sisi lain, Rama menolak permintaan oposisi untuk mengganti Balluku dari kabinetnya.
Reaksi Publik dan Peran Oposisi
Partai Demokrat oposisi, yang dipimpin oleh Sali Berisha, menyerukan warga turun ke jalan untuk menuntut pengunduran diri Balluku. Berisha mengklaim protes tersebut berjalan damai meski terjadi bentrokan di beberapa titik.
Pada protes terakhir, massa melakukan pelemparan batu dan molotov ke kantor pemerintah. Polisi merespons dengan menggunakan water cannon dan gas air mata. Setidaknya 16 pengunjuk rasa mendapat perawatan medis dan 13 orang ditangkap.
Kritik Terhadap Pemerintahan Edi Rama
Agim Nesho, mantan duta besar Albania untuk AS dan PBB, menyatakan protes ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap gaya pemerintahan Rama yang dianggap semakin otoriter.
Selama lebih dari satu dekade berkuasa, Rama dituduh mengkonsolidasikan kekuasaan dan memanipulasi lembaga negara demi kepentingan pribadi. Pemerintahannya juga terus mengalami tuduhan kolusi dengan kejahatan terorganisir dan penyalahgunaan dana publik.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik dan Integrasi Eropa
Korupsi yang merajalela menimbulkan kecurigaan luas pada pemerintah dan mengikis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Baik pemerintah maupun beberapa tokoh oposisi sama-sama menghadapi tuduhan korupsi, yang memperparah sentimen negatif warga.
Albania, yang sejak 2014 menjadi kandidat resmi anggota Uni Eropa, menghadapi tantangan berat dalam proses aksesi. Laporan Komisi Eropa menyebut kemajuan signifikan pada reformasi peradilan dan upaya melawan kejahatan terorganisir. Namun, skandal baru ini berpotensi menghambat langkah negara tersebut menuju integrasi.
Peran Internasional dan Tantangan Ke Depan
Amerika Serikat telah membantu reformasi sistem peradilan Albania, termasuk pembentukan Struktur Khusus Anti-Korupsi (SPAK). Dana dari Biro Penegakan Hukum dan Narkotika Departemen Luar Negeri AS juga diberikan untuk memperkuat institusi demokrasi dan memerangi korupsi.
Menurut Nesho, jika AS dan Uni Eropa gagal menegakkan supremasi hukum dan memutus hubungan pemerintahan dengan kejahatan terorganisir, Albania bisa saja tergelincir ke dalam rezim otoriter bergaya Timur.
Fakta Penting Mengenai Krisis di Tirana:
- Protes terjadi akibat tuduhan korupsi Wakil Perdana Menteri Belinda Balluku.
- Pengadilan menangguhkan Balluku, tapi Mahkamah Konstitusi mengembalikannya.
- Bentrokan terjadi dengan polisi, menggunakan gas air mata dan water cannon.
- Albania menempati peringkat 91 dari 182 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025.
- Pemerintah dan oposisi sama-sama kritis atas praktik korupsi di negeri ini.
- Protes ini terkait erat dengan keinginan Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa.
- Amerika Serikat berperan dalam mendukung reformasi hukum di Albania.
Situasi di Tirana menjadi cerminan ketegangan politik yang meluas di negara Balkan ini. Pengaruh ketidakpercayaan sosial terhadap institusi pemerintahan semakin kuat. Perjalanan Albania menuju kestabilan politik dan integrasi Eropa pun masih penuh tantangan kompleks yang harus dihadapi secara serius oleh semua pihak terkait.
