Pengadilan Tinggi London membatalkan larangan pemerintah Inggris terhadap kelompok aktivis Palestine Action yang dikaitkan dengan undang-undang anti-terorisme. Keputusan ini menegaskan bahwa pelarangan tersebut melanggar hak kebebasan berbicara dan berkumpul yang dijamin secara hukum.
Larangan yang berlaku sejak 2025 memasukkan Palestine Action dalam daftar hitam bersama Hamas dan Hezbollah, dengan ancaman hukuman penjara hingga 14 tahun bagi anggota atau pendukung. Namun, panel tiga hakim menyatakan tindakan tersebut "disproporsional" dan mengganggu hak fundamental warga negara.
Alasan Pembatalan Larangan
Hakim Victoria Sharp menyebut hanya sebagian kecil aktivitas kelompok yang bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Co-founder Palestine Action, Huda Ammori, mengajukan gugatan hukum yang akhirnya memenangkan pembatalan tersebut. Amnesti ini dianggap sebagai kemenangan atas upaya pembatasan kebebasan yang berlebihan.
Reaksi Pemerintah dan Kelompok Yahudi
Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, menyatakan kekecewaannya dan berencana mengajukan banding terhadap putusan ini. Sementara kelompok perwakilan Yahudi seperti Board of Deputies dan Jewish Leadership Council mengungkapkan kekhawatiran mereka. Mereka menilai aksi-aksi Palestine Action telah menimbulkan ketakutan dan gangguan luas pada komunitas Yahudi setempat.
Dampak dan Tindakan Kepolisian
Sejak pelarangan diberlakukan, sekitar 3.000 orang telah ditangkap, terutama karena membawa spanduk pro-Palestine Action. Ratusan lainnya menghadapi proses hukum. Polisi Metropolitan London mengumumkan pihaknya akan menghentikan penangkapan pendukung kelompok ini sementara melakukan pengumpulan bukti untuk proses hukum selanjutnya.
Tujuan dan Aktivitas Palestine Action
Didirikan pada 2020, Palestine Action menargetkan pabrik-pabrik senjata, terutama milik Elbit Systems, yang terlibat dalam industri pertahanan Israel. Situs resmi kelompok menyerukan penghentian dukungan global terhadap apa yang mereka sebut sebagai "rezim genosida dan apartheid Israel". Aktifitas mereka kerap melakukan aksi protes langsung dengan risiko pribadi tinggi.
Komentar dari Aktivis dan Pendukung
Niall Pemberton, seorang pensiunan yang beberapa kali ditangkap saat demo, menyambut positif keputusan ini sebagai kemenangan hak berekspresi kelompok aksi langsung. Ammori juga menegaskan bahwa tujuan mereka justru "menyelamatkan nyawa di Palestina" dan bukan teroris.
Hingga Saat Ini dan Langkah Selanjutnya
Meskipun larangan dicabut, kelompok ini masih tetap dibekukan sementara waktu agar pemerintah mempunyai kesempatan mengajukan banding. Sidang lanjutan dijadwalkan untuk Februari dengan hakim mempersiapkan keputusan akhir atas permohonan pembatalan resmi. Protes dan perayaan kecil pun terjadi di luar ruang sidang oleh para pendukung Palestine Action.
Kejadian ini menjadi sorotan penting terkait keseimbangan antara kebebasan berpikir dan perlindungan keamanan nasional. Putusan pengadilan menggarisbawahi keharusan pemerintah Inggris dalam melakukan tindakan secara proporsional dan tidak melanggar hak asasi warga negara, terutama dalam konteks penanganan isu sensitif seperti konflik Palestina-Israel.
