Pengadilan Tinggi London memutuskan bahwa pelarangan pemerintah Inggris terhadap kelompok Palestine Action sebagai organisasi teroris tidak sah. Keputusan ini dikeluarkan oleh tiga hakim senior yang menyatakan tindakan pemerintah terlalu berlebihan dan melanggar hak kebebasan berbicara.
Menurut putusan tersebut, meskipun Palestine Action melakukan beberapa tindakan kriminal, hanya sebagian kecil yang masuk dalam definisi terorisme menurut Undang-Undang Terorisme 2000. Hakim menyatakan akan membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk memasukkan Palestine Action dalam daftar organisasi terlarang.
Mantan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dianggap tidak mengikuti prosedur yang benar saat memutuskan pelarangan ini. Pemerintah Inggris menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut.
Hingga sidang lanjutan pada tanggal 20 Februari, status Palestine Action tetap sebagai kelompok terlarang. Seluruh aktivitas mendukung, membiayai, atau bergabung dengan kelompok ini masih merupakan pelanggaran hukum. Para pengunjuk rasa mendukung keputusan pengadilan dengan menggelar aksi di depan Gedung Pengadilan Tinggi London.
Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action, menyambut positif putusan tersebut karena dianggap melindungi kebebasan berekspresi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri saat ini, Shabana Mahmood, berusaha mempertahankan pelarangan tersebut di Pengadilan Banding.
Mahmood menekankan bahwa mendukung perjuangan Palestina berbeda dengan mendukung tindakan kelompok Palestine Action yang dianggap melakukan terorisme. Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap putusan pengadilan dan menegaskan bahwa pelarangan kelompok ini bukan tindakan yang berlebihan.
Palestine Action sendiri pernah terlibat insiden pembobolan pangkalan udara Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Brize Norton, Oxfordshire. Pada serangan itu, dua pesawat mengalami kerusakan. Cooper menjadikan kejadian ini alasan utama untuk melabeli Palestine Action sebagai organisasi teroris.
Beberapa anggota yang diduga sebagai pelaku pembobolan pangkalan udara kini menghadapi proses hukum dan membantah tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
Penunjukan Palestine Action sebagai kelompok teroris menuai kritik dari berbagai organisasi berpengaruh, seperti Amnesty International dan Jewish Voice for Labour yang berbasis di Inggris. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyebut pelarangan ini sebagai langkah yang tidak proporsional dan tidak perlu.
Aksi protes massal pun terjadi di depan Parlemen Inggris dengan ratusan demonstran yang ditangkap saat menunjukkan dukungan kepada Palestine Action. Konflik hukum dan sosial terkait pelarangan ini masih terus berlanjut dengan perhatian besar dari publik dan komunitas internasional.
