Iran terus berusaha keluar dari daftar hitam Financial Action Task Force (FATF) yang menyoroti praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Upaya ini berlanjut meskipun menghadapi hambatan selama dua dekade dari pihak-pihak domestik yang menolak perubahan tersebut.
FATF, lembaga pengawas keuangan internasional yang bermarkas di Paris, baru-baru ini memperbarui status blacklist terhadap Iran. Mereka juga memperketat pengawasan terhadap penyedia layanan aset virtual dan cryptocurrency terkait transaksi keuangan Iran.
Dampak Blacklist FATF pada Iran
Penempatan Iran dalam daftar hitam FATF tidak hanya membatasi kegiatan perbankan internasional negara ini, tetapi juga memperkuat isolasi keuangan Iran di pasar global. Sejak diberlakukan "tindakan kontra efektif" pada tahun 2020, perbankan dan entitas bisnis Iran menghadapi kesulitan kuat dalam mengakses transaksi internasional.
FATF mendorong negara-negara anggota dan lembaga keuangan global untuk menolak pembukaan kantor perwakilan lembaga keuangan Iran dan penyedia layanan aset virtual di negara mereka. Mereka juga disarankan melakukan pembatasan hubungan bisnis berdasarkan risiko terhadap orang atau entitas di Iran.
Pengaruh Terhadap Bantuan Kemanusiaan dan Remitansi
Rekomendasi FATF bahkan termasuk penanganan dana bantuan kemanusiaan, makanan, kesehatan, biaya diplomatik, dan remitansi pribadi dengan penilaian risiko ketat terkait potensi pendanaan terorisme. Hal ini menambah lapisan kesulitan bagi transfer dana yang biasanya lebih mudah dilakukan tanpa pengawasan ketat.
Kaitan dengan Persoalan Nuklir Iran
FATF awalnya didirikan pada 1989 guna memerangi pencucian uang, namun mandatnya berkembang ke pengurangan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Kekhawatiran FATF terhadap Iran bermula akhir 2000-an saat ketegangan internasional terkait program nuklir Iran meningkat.
Pada tahun 2015, Iran menandatangani kesepakatan nuklir bersejarah dengan kekuatan dunia, yang sempat meningkatkan komitmen politik internasional untuk mematuhi aturan FATF. Namun, tekanan politik domestik dan kebijakan "tekanan maksimum" AS membuat ratifikasi peraturan FATF tertunda bertahun-tahun.
Perpecahan Politik Domestik Iran
Kelompok garis keras di Iran menolak implementasi standar FATF karena menganggapnya mengancam kemampuan negara untuk mendukung "poros perlawanan" di Lebanon, Irak, Yaman, dan Palestina. Kekhawatiran juga muncul bahwa keterbukaan data keuangan akan melemahkan strategi Iran mengelak dari sanksi AS.
Penggunaan armada kapal gelap untuk menjual minyak secara diskon ke China dan jaringan perantara di negara tetangga seperti Turki dan Uni Emirat Arab menjadi strategi yang digunakan Iran untuk mengatasi pembatasan ini.
Langkah Iran dalam Legislasi FATF
Iran telah meloloskan dua undang-undang terkait FATF, tetapi dengan klausul khusus yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak akan mengganggu dukungan terhadap kelompok perlawanan atau mengakui Israel. Namun, FATF menolak syarat-syarat ini dan melanjutkan pemberlakuan tindakan tambahan.
FATF juga menuntut Iran mengidentifikasi dan membekukan aset "teroris" sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk individu dan entitas terkait program nuklir dan militer Iran yang disanksi secara internasional.
Rekomendasi Utama dari FATF
- Menolak pembukaan kantor lembaga keuangan Iran dan penyedia layanan aset virtual secara global.
- Melarang lembaga keuangan dan penyedia aset virtual membuka kantor di Iran.
- Memberlakukan pembatasan bisnis dan transaksi keuangan dengan Iran berdasarkan penilaian risiko.
- Melakukan peninjauan ulang risiko terhadap hubungan perbankan yang ada dengan Iran.
Isolasi FATF ini makin memperberat situasi ekonomi Iran, memicu penurunan nilai rial dan memperbesar ketergantungan pada jalur transaksi gelap serta perantara. Meski demikian, pemerintah Iran menyatakan akan terus berusaha mematuhi standar internasional guna mengakhiri status daftar hitam.
Proses ini tetap menjadi babak penting dalam manuver diplomasi dan politik dalam negeri Iran yang berkaitan dengan masa depan hubungan ekonomi global negara tersebut. Upaya keluar dari blacklist FATF menghadapi tantangan berat karena ketegangan dalam politik domestik dan pengaruh sanksi internasional yang kuat.
