Gelombang kejahatan kekerasan di komunitas warga Palestina di Israel terus memburuk, dengan rata-rata satu orang tewas setiap hari sepanjang tahun ini. Korban-korban ini kerap jadi korban kepentingan kelompok kejahatan terorganisir Arab, sementara tindakan pemerintah Israel dinilai kurang efektif dalam menanggulangi kondisi tersebut.
Warga Palestina yang tinggal di Israel merupakan 20% dari populasi negara tersebut. Mereka adalah keturunan mereka yang tidak diusir atau mengungsi saat pembentukan Israel pada 1948 dan telah diberikan kewarganegaraan. Namun, diskriminasi dan kebijakan yang timpang masih dirasakan oleh kelompok ini, terutama dalam penanganan kasus-kasus pembunuhan.
Menurut data dari Knesset dan Pusat Advancing Security in Arab Society (Eilaf), tingkat penyelesaian kasus pembunuhan di komunitas Arab hanya sekitar 15%. Sebaliknya, tingkat penyelesaian di komunitas Yahudi mencapai 65%. Ketimpangan ini dianggap sebagai bukti perlakuan yang berbeda oleh aparat penegak hukum.
Tahun lalu menjadi yang paling berdarah dalam sejarah komunitas Palestina di Israel dengan 252 kasus pembunuhan, sebagian besar menggunakan senjata api. Rekor ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga saat ini tahun ini, sudah 46 orang tewas akibat kekerasan yang sama, menurut laporan Abraham Initiatives, organisasi yang memperjuangkan hak-hak warga Palestina di Israel.
Aksi Protes dan Tuntutan Tindakan Pemerintah
Gelombang pembunuhan ini memicu protes besar di berbagai wilayah. Di Sakhnin, sebuah kota mayoritas warga Palestina di utara Israel, puluhan ribu demonstran turun ke jalan menuntut tindakan pemerintah. Mereka berorasi dengan slogan “Tidak untuk pembunuhan, tidak untuk kematian, kami ingin hidup dalam keadilan.”
Demonstrasi ini diikuti dengan pemogokan umum selama beberapa hari yang melibatkan para pemilik toko. Aksi ini berkembang menjadi gerakan nasional dengan berbagai demonstrasi dan pemogokan yang hampir terjadi setiap hari di seluruh Israel. Pengunjuk rasa menggunakan bendera hitam dan mewarnai air mancur dengan warna merah sebagai simbol keterpurukan kondisi keamanan.
Presiden Israel, Isaac Herzog, mengunjungi Sakhnin dan bertemu dengan otoritas Arab setempat serta para penyelenggara protes. Ia menegaskan bahwa perang melawan kejahatan di komunitas Arab harus menjadi prioritas nasional utama dan harus ditangani dengan tekad tinggi, menyebutnya sebagai kewajiban moral.
Komisaris Polisi Israel, Daniel Levi, menyatakan situasi kejahatan di komunitas Arab sebagai "darurat nasional" yang tidak dapat ditoleransi. Ia menyerukan keterlibatan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan masalah ini.
Kekecewaan Warga dan Kritik atas Penegakan Hukum
Meskipun ada pernyataan resmi, banyak warga Palestina merasa tindakan riil masih minim. Qasem Awad, ayah dari seorang dokter yang ditembak mati saat bertugas, telah menunggu lebih dari setahun tanpa perkembangan kasus. Ia meyakini kalau korban adalah warga Yahudi, pelaku pasti sudah ditangkap dalam waktu singkat.
Awad dan banyak lainnya percaya pemerintah Israel sengaja mengabaikan kejahatan yang menimpa warga Palestina. Ia menuduh ada kebijakan “biarkan mereka saling membunuh sementara kami duduk-duduk santai." Kecurigaan terhadap sikap ini diperkuat oleh laporan Eilaf yang menyebutkan adanya “penegakan hukum selektif,” di mana kebebasan politik dan ekspresi dibatasi ketat, sementara kriminalitas dibiarkan berkembang dengan leluasa.
Dalam menanggapi pembunuhan dokter Awad, polisi menyatakan sedang melakukan investigasi menyeluruh dengan memeriksa puluhan saksi untuk mengungkap pelaku.
Dampak Pemerintahan dan Peran Menteri Keamanan Nasional
Data Abraham Initiatives menunjukkan kasus pembunuhan di kalangan warga Palestina di Israel meningkat dua kali lipat sepanjang tahun lalu. Tahun tersebut juga menandai tahun pertama penuh Itamar Ben Gvir sebagai Menteri Keamanan Nasional. Ben Gvir dikenal memiliki rekam jejak kontroversial terkait pandangannya terhadap warga Arab.
Ben Gvir menolak tudingan bahwa pemerintahannya gagal menangani masalah ini. Ia menuding pimpinan masyarakat Arab lokal yang membiarkan kejahatan merajalela. Meski mengklaim telah mengalokasikan sumber daya besar untuk melawan kriminalitas, ia juga memotong pendanaan inisiatif penanggulangan kejahatan yang diluncurkan oleh pemerintahan sebelumnya.
Pengkritik mengatakan kebijakan Ben Gvir justru melemahkan upaya penanggulangan kejahatan. Ia mengganti pejabat tinggi polisi anti-kejahatan Arab dengan pejabat yang lebih rendah jabatannya. Pada beberapa kesempatan, Ben Gvir menyatakan keberhasilannya dalam menurunkan tingkat pembunuhan di komunitas Yahudi, namun menganggap lonjakan kriminalitas di komunitas Arab sebagai fenomena serius akibat 40 tahun pengabaian.
Normalisasi Kejahatan Terbuka dan Penyebab Struktural
Laporan Eilaf menyebutkan 75% kasus pembunuhan di komunitas Arab terjadi di tempat umum. Hal ini menunjukkan kriminalitas telah menjadi hal yang normal dan pemeriksaan serta pencegahan bergerak lambat. Ketiadaan kehadiran polisi dan rendahnya kepercayaan masyarakat pada institusi semakin membuka ruang bagi kelompok kriminal terorganisir untuk merambah.
Rawyah Handaqlu, kepala Eilaf, menyatakan kekerasan ini merupakan cerminan dari “pengecualian dan marginalisasi” yang dialami warga Palestina. Negara sering memperlakukan kejahatan sebagai produk alami masyarakat Arab, sehingga menyalahkan korban atas realitas yang sebenarnya dipaksakan.
Pandangan Politik dan Dampak Anggaran
Aida Touma-Suleiman, anggota parlemen Palestina di Knesset, berpendapat bahwa upaya terbaik untuk mengatasi kejahatan di komunitas Arab adalah mengganti pemerintahan sayap kanan yang saat ini berkuasa. Ia menyebut pemerintah saat ini sebagai “rasis, fasis, dan kriminal,” yang tidak menindak pelaku kejahatan secara efektif.
Pemerintah Israel telah mengumumkan rencana mengalihkan dana sebesar 70 juta dolar dari program pengembangan ekonomi Arab ke polisi guna menghadapi kejahatan nasional yang serius di komunitas Arab. Namun, Mosawa Center mengecam langkah ini sebagai langkah politik berbahaya yang tidak menyelesaikan masalah kejahatan, melainkan memperparah kemiskinan dan krisis sosial yang ada.
Sementara di Mazra’a, Qasem Awad masih menunggu keadilan atas kematian putranya. Ia hanya bisa berharap keadilan akan datang dari Tuhan, sebab sistem hukum yang ada dianggapnya tidak memberikan harapan bagi komunitasnya.
