Gerakan boikot terhadap produk asal Israel semakin merebak di berbagai negara Eropa, memperlihatkan eskalasi tekanan sosial dan politik terkait konflik di Palestina. Aksi-aksi yang bermula dari karyawan supermarket menolak menjual barang Israel kini berpotensi mempengaruhi kebijakan negara-negara Eropa.
Seorang pekerja Tesco di Irlandia menolak menggarap produk pertanian dari Israel ketika laporan pembantaian di Gaza mencapai puncaknya. Ia pertama kali memperingatkan pembeli soal asal buah dan sayuran, lalu menolak memindai atau menjual barang itu demi menjaga nuraninya. Setelah diskors selama beberapa bulan, pekerja tersebut akhirnya dipindahkan ke bagian yang tidak menangani produk Israel oleh manajemen Tesco.
Gerakan Pekerja dan Unions Menolak Produk Israel
Seruan untuk menolak memproses dan menjual produk Israel meluas ke organisasi buruh di beberapa negara Eropa seperti Irlandia, Inggris, dan Norwegia. Serikat pekerja menetapkan bahwa karyawan seharusnya tidak dipaksa untuk menangani produk yang berasal dari Israel terkait dengan konflik yang sedang berlangsung. Retail kooperatif di Inggris dan Italia juga mulai menghapus beberapa produk Israel sebagai bentuk protes.
Langkah ini bukan hal baru. Sejarah mencatat bahwa pada 1980-an, pekerja toko Dunnes Stores di Irlandia menolak menjual barang dari Afrika Selatan selama masa apartheid. Tindakan itu berlangsung hampir tiga tahun dan berkontribusi besar pada tercapainya pelarangan perdagangan dengan Afrika Selatan. Para aktivis BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) melihat model ini dapat diterapkan kembali untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakan yang mereka nilai sebagai apartheid dan pelanggaran hak asasi manusia.
Tekanan terhadap Pemerintah untuk Berlakukan Larangan Impor
Sejumlah negara Eropa mulai mengadopsi kebijakan legislatif yang membatasi perdagangan barang dari permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Slovenia membuat gebrakan dengan melarang impor produk dari daerah pendudukan, diterapkan pada pertengahan tahun depan. Spanyol mengikuti jejak tersebut dengan meluncurkan larangan serupa yang berlaku efektif awal tahun berikutnya.
Perkembangan ini erat kaitannya dengan pemerintahan yang condong pada sayap tengah-kiri, yang juga mengkritik keras tindakan Israel selama perang terbaru di Gaza. Di Belanda, gelombang protes mahasiswa dan demonstrasi publik mendorong parlemen agar mendesak pemerintah ikut menerapkan pembatasan perdagangan terkait produk dari permukiman ilegal.
Sementara itu, Irlandia tengah memperjuangkan Undang-Undang Wilayah Diduduki yang melarang perdagangan barang dan jasa dari permukiman ilegal. Meski mendapat dukungan mayoritas di Dewan Rendah Parlemen, kemajuan regulasi itu tertunda karena tekanan diplomatik, terutama yang datang dari Israel melalui Amerika Serikat.
Perlawanan Gugus Tugas Pro-Israel
Organisasi pro-Israel seperti B’nai B’rith International aktif menentang gerakan BDS dan upaya legislatif di Eropa yang menekan Israel. Mereka mengingatkan parlemen Irlandia terkait risiko hukum bagi perusahaan AS jika ikut melaksanakan boikot yang dianggap bertentangan dengan undang-undang anti-boikot AS. Di Inggris, jaringan pro-Israel ELNET bahkan mendanai kunjungan politisi Labour ke Israel untuk mempererat hubungan dan mengawasi kebijakan partai soal boikot.
Ada juga tuduhan bahwa Israel menggunakan dana pemerintah untuk melanjutkan kampanye rahasia memantau dan menekan aktivitas boikot di Eropa. Dokumen bocoran menunjukkan bahwa Kementerian Kehakiman dan Urusan Strategis Israel mengontrak firma hukum dengan anggaran 130 ribu euro guna menindak gerakan tersebut.
Dinamika Politik dan Protes di Eropa
Di Jerman, Bundestag menyatakan BDS sebagai gerakan anti-Semit dan menyarankan penghentian dana publik untuk kelompok pendukungnya. Langkah ini dianggap mempersulit kritik terhadap kebijakan Israel dan mengkonflasikan kritik itu dengan anti-Semitisme oleh para pengamat.
Di Britania Raya, legislatif terbaru berupaya menghalangi lembaga pemerintah dan publik mengadopsi kebijakan boikot terkait BDS. Meskipun ada tekanan dari anggota parlemen pro-Israel, beberapa politisi kunci menyatakan abstain atau menentang larangan yang dianggap menghambat kebebasan bertindak lembaga lokal.
Gerakan boikot yang berawal dari individu di toko-toko kini menjadi fenomena sosial-politik yang menantang hubungan diplomatik dan komersial antara Israel dan negara-negara Eropa. Kekuatan aksi kolektif pekerja dan pendukung BDS terus memperluas ruang dialog soal keadilan dan penegakan hukum internasional di tengah konflik yang belum menemukan titik akhir.
