Bangladesh baru saja mengukuhkan perdana menteri barunya setelah kemenangan besar partainya dalam pemilihan parlemen akhir bulan lalu. Pengukuhan ini menandai awal dari periode pemerintahan yang penting setelah gejolak politik dan persaingan sengit yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Tarique Rahman, yang diambil sumpah sebagai perdana menteri, adalah tokoh sentral di balik perubahan politik di Bangladesh. Ia merupakan putra dari mantan Perdana Menteri Khaleda Zia dan mantan Presiden Ziaur Rahman serta menjadi perdana menteri pria pertama dalam 35 tahun terakhir.
Kemenangan Partai dan Komposisi Parlemen
Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan koalisinya meraih 212 kursi dari total 350 kursi anggota parlemen. Sebagai oposisi, koalisi 11 partai yang dipimpin oleh Jamaat-e-Islami, partai Islam terbesar di Bangladesh, mengamankan 77 kursi. Di antara koalisi ini, muncul partai baru, Partai Warga Negara Nasional (NCP), yang dibentuk oleh pemimpin mahasiswa dari pemberontakan tahun ini dan berhasil meraih enam kursi.
Bangladesh menggunakan sistem di mana 300 anggota parlemen dipilih secara langsung. Sedangkan 50 kursi tambahan dialokasikan khusus bagi perempuan dan didistribusikan secara proporsional berdasarkan kursi yang dimenangkan partai.
Janji dan Tantangan Perdana Menteri Baru
Rahman, yang kembali ke Bangladesh setelah 17 tahun tinggal di luar negeri, berjanji untuk memperkuat demokrasi di negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa ini. Ia mengambil sumpah jabatan yang dilakukan oleh Presiden Mohammed Shahabuddin dan disaksikan oleh duta besar serta tokoh internasional dari berbagai negara, termasuk dari Maladewa, Bhutan, India, Nepal, dan Sri Lanka.
Pemilihan ini diawasi oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus. Pemilu dinilai berlangsung secara damai dan diterima oleh pengamat internasional sebagai proses yang sah.
Pengaruh Referendum dan Perubahan Konstitusional
Selain pemilihan parlemen, referendum nasional yang diadakan bersamaan juga memiliki dampak besar. Referendum ini menyangkut reformasi politik, termasuk pembatasan masa jabatan perdana menteri dan penguatan pengawasan terhadap eksekutif.
Namun, para anggota parlemen dari BNP menolak mengangkat sumpah kedua sebagai anggota Dewan Reformasi Konstitusi yang dibentuk berdasarkan hasil referendum tersebut. Penolakan ini memperlihatkan kompleksitas baru dalam parlemen, terutama dengan partai Islam dan sekutu mereka yang menerima pengangkatan sumpah kedua.
Situasi Politik dan Kontroversi
Partai Awami League yang dipimpin oleh Sheikh Hasina, rival utama Rahman, dilarang ikut pemilihan. Hasina sendiri telah diasingkan ke India sejak Agustus tahun lalu. Ia mengecam pemilu tersebut karena menurutnya tidak adil dan tetap menjadi kekuatan politik penting meski dilarang beroperasi dan dijatuhi vonis hukuman mati atas tuduhan kejahatan kemanusiaan terkait pemberontakan tahun ini.
Hasina menolak tuduhan tersebut dan mengkritik pengadilan sebagai “pengadilan kanguru,” memunculkan ketegangan yang masih membayangi masa depan politik Bangladesh.
Dengan dinamika baru dan reformasi politik yang tengah berjalan, pemerintahan Tarique Rahman menjadi titik fokus perubahan di negara yang sedang menghadapi tantangan demokrasi sekaligus ketegangan ideologis yang mendalam. Implementasi reformasi konstitusi dan bagaimana partai-partai besar beradaptasi dalam sistem politik yang baru akan sangat menentukan arah Bangladesh ke depan.
