Dampak skandal Jeffrey Epstein kini mengarah pada sorotan tajam terhadap House of Lords di Inggris. Peter Mandelson, mantan duta besar Inggris untuk Washington, terpaksa mengundurkan diri dari House of Lords karena hubungannya dengan Epstein yang dikenal sebagai pelaku kejahatan seksual.
Kejadian ini memicu perdebatan mengenai keberlanjutan lembaga yang tidak dipilih secara langsung ini. Sebagian pihak menganggap House of Lords kuno, tidak demokratis, dan lamban dalam menindak perilaku buruk anggotanya. Sebaliknya, pendukungnya menyebut lembaga tersebut penting dalam sistem demokrasi parlementer, meski beranggotakan lebih dari 850 "Lord" atau "Lady" seumur hidup.
Sejarah dan Struktur House of Lords
Selama hampir 700 tahun, House of Lords didominasi oleh bangsawan pria yang mewarisi kursinya dan beberapa uskup. Pada 1950-an, muncul "life peers" yaitu tokoh politik dan sipil yang diangkat pemerintah, termasuk anggota perempuan pertama. Pada 1999, mayoritas hereditaris dihapus oleh pemerintahan Tony Blair, namun 92 tetap diizinkan bertahan sementara agar tidak terjadi perlawanan dari aristokrat.
Kini, pemerintahan Keir Starmer mengajukan undang-undang untuk mengakhiri kehadiran hereditaris yang dianggap sebagai relik masa lalu. Namun, kompromi memungkinkan beberapa anggota hereditaris tetap bertahan dengan status life peers. Charles Hay, Earl ke-16 Kinnoull, menyatakan anggota hereditaris justru bekerja lebih efektif dibanding rata-rata.
House of Lords memiliki fungsi mengkaji ulang undang-undang hasil keputusan Dewan Rakyat yang terpilih. Mereka dapat mengamendemen dan mengembalikan RUU untuk evaluasi ulang. Namun, secara prinsip House of Lords tetap harus mengalah pada keputusan Dewan Rakyat. Meski begitu, dalam beberapa kasus seperti legislasi legalisasi euthanasia, House of Lords sempat menunda proses dengan berbagai amandemen.
Masalah Perilaku dan Sanksi terhadap Anggota
Dulu, anggotanya yang melakukan pelanggaran nyaris tidak bisa dihukum berat oleh lembaga tersebut. Contohnya, Lord Archer dan Lord Black pernah dipenjara karena perbuatan kriminal namun tetap mempertahankan gelar Lords-nya. Baru-baru ini aturan diperbarui sehingga anggota bisa dipecat jika melanggar kode etik, dipenjara, atau tidak hadir secara konsisten.
Namun, sampai saat ini belum ada anggota yang secara resmi dikeluarkan karena perilaku buruk. Beberapa anggota mundur sebelum dipecat, termasuk satu yang melakukan pelecehan seksual dan satu lagi tertangkap kamera sedang mengonsumsi narkoba dengan pekerja seks komersial. Peter Mandelson, yang pernah menanyakan kepada Epstein soal posisi direktur, telah kehilangan jabatan tapi tetap menyandang gelar Lord dan sedang diselidiki oleh polisi karena dugaan kesalahan jabatan publik.
Selain itu, Matthew Doyle, mantan kepala staf Starmer dan kini Lord Doyle, juga mendapat tekanan karena hubungannya dengan seseorang yang dipenjara atas kepemilikan gambar anak di bawah umur. Menghapus gelar untuk anggota yang tercemar memerlukan undang-undang baru, terakhir kali dilakukan pada 1917 untuk anggota yang berkhianat selama Perang Dunia I.
Perlunya Reformasi yang Lebih Cepat
Partai Buruh berkomitmen menggantikan House of Lords dengan lembaga kedua yang lebih representatif. Namun, perubahan berjalan lambat. Sebuah komite baru dibentuk untuk membahas batas usia pensiun 80 tahun dan ketentuan kehadiran anggota.
Menurut Meg Russell, pakar politik dari University College London, reformasi House of Lords berjalan "secara perlahan seperti es". Ia menilai pemilihan anggota tidak cukup ketat. Sementara anggota crossbench dipilih oleh komite independen, sebagian besar life peers diangkat oleh perdana menteri sebagai hadiah kepada sekutu, pendukung, atau donatur tanpa pengecekan kualitas yang memadai.
Partai Hijau, melalui anggota Jenny Jones, mengusulkan penghapusan House of Lords dan menggantinya dengan kamar atas terpilih yang lebih demokratis. Jones menyarankan penggunaan istilah "Senator" sebagai pengganti gelar berbasis kelas sosial yang dianggap usang dan tidak relevan dengan sistem modern.
Skandal Epstein dan kasus terkait seperti Mandelson serta Doyle memicu perhatian publik dan politik tentang sistem seleksi dan pengawasan anggota House of Lords. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi institusi agar memenuhi standar demokrasi dan akuntabilitas masa kini.
