Pemerintah Amerika Serikat mengangkat Riley Barnes sebagai utusan khusus untuk isu-isu Tibet dalam kebijakan luar negeri AS. Penunjukan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Tibet, Losar.
Posisi utusan khusus untuk Tibet ini dibuat oleh Kongres AS pada 2002 dan sebelumnya jarang mendapat sorotan tinggi. Riley Barnes saat ini juga menjabat sebagai asisten menteri luar negeri untuk demokrasi, hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan.
Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen mendukung hak-hak tak terpisahkan rakyat Tibet. Dia juga menekankan perlunya pelestarian warisan budaya, bahasa, dan kebebasan beragama Tibet di tengah tekanan politik yang berat.
Penunjukan utusan khusus ini muncul di tengah kritik global terhadap langkah-langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai mengurangi perhatian pada isu hak asasi manusia secara luas. Sementara itu, AS juga dikenal melakukan intervensi langsung atau memberi ancaman kepada negara lain seperti Venezuela dan Iran.
Respons dan Kontroversi dari China
Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan resmi atas pengumuman ini karena bertepatan dengan libur Tahun Baru Imlek. Namun, Beijing secara konsisten menolak keberadaan pejabat khusus AS yang membidik isu Tibet. Dalam kesempatan sebelumnya, juru bicara Zhao Lijian menyebut penunjukan semacam itu sebagai bentuk campur tangan politik yang mengancam kedaulatan China.
China menegaskan Tibet adalah wilayah internalnya yang tidak boleh diintervensi pihak luar. Pemerintah China mengklaim penguasaan wilayah Tibet sejak 1951 sebagai “pembebasan damai” dari kondisi feodalisme. Mereka juga menolak tuduhan pelanggaran HAM dan pembatasan budaya Tibet.
Situasi Sosial dan Budaya di Tibet
Lebih dari 80 persen populasi Tibet adalah etnis Tibet yang mayoritas beragama Buddha. Populasi sisanya berasal dari etnis Han China yang merupakan kelompok mayoritas nasional. Meskipun konstitusi China mengizinkan kebebasan beragama, sayap Partai Komunis yang berhaluan ateis menerapkan kontrol ketat terhadap praktik keagamaan.
Pemimpin Tibet di pengasingan mengkritik kebijakan Beijing yang mereka anggap memisahkan keluarga, melarang penggunaan bahasa Tibet, dan mengekang kebudayaan serta praktik keagamaan lokal. Hal ini menimbulkan ketegangan berkelanjutan antara kedua belah pihak.
Pemulihan Siaran Radio Free Asia ke China
Pada hari yang sama dengan pengumuman penunjukan utusan khusus, Radio Free Asia yang berbasis di Washington menyampaikan kabar dimulainya kembali siaran berita ke China. Layanan ini sebelumnya dihentikan pada Oktober karena pemotongan dana di pemerintahan Trump.
Menurut Bay Fang, Presiden dan CEO Radio Free Asia, siaran kini menggunakan bahasa Mandarin, Tibet, dan Uighur dengan dukungan pendanaan dari Kongres AS. Media ini diharapkan menjadi sumber informasi bebas bagi masyarakat yang menghadapi pembatasan media di China.
Pengangkatan utusan khusus untuk isu Tibet menegaskan bahwa Amerika Serikat masih menaruh perhatian serius pada situasi HAM dan kebebasan beragama di wilayah yang sangat sensitif secara geopolitik ini. Perkembangan hubungan AS-China dan dinamika di Tibet akan terus menjadi bagian penting dalam percaturan internasional.
