Israeli forces dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas diduga melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di Gaza. Laporan baru dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengungkap adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kekejaman oleh kedua belah pihak dalam konflik yang telah berlangsung lama.
Menurut laporan 17 halaman yang diterbitkan oleh PBB, intensifikasi serangan oleh Israel dan pemindahan paksa warga Palestina tampaknya bertujuan untuk melakukan perubahan demografis permanen di Gaza. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pembersihan etnis di wilayah tersebut.
Laporan tersebut juga menyoroti penahanan serta penyiksaan tawanan oleh kelompok militan Hamas yang dapat termasuk ke dalam kategori kejahatan perang. Hamas dituduh menggunakan sandera sebagai tameng manusia, praktik yang dikecam oleh hukum internasional namun dibantah oleh kelompok tersebut.
Dalam menanggapi laporan ini, misi permanen Israel di Jenewa membantah temuan tersebut dan menuduh Kantor Hak Asasi Manusia PBB kehilangan kredibilitas. Israel menyatakan bahwa lembaga tersebut melakukan kampanye disinformasi dan pencemaran nama baik terhadap negara Israel.
Konflik memuncak setelah serangan Hamas di Israel selatan pada Oktober tahun lalu, yang menyebabkan lebih dari 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 sandera dibawa, menurut catatan Israel. Balasan militer Israel berdampak besar, menewaskan lebih dari 72.000 orang menurut kementerian kesehatan Palestina.
Konflik berkepanjangan juga menyebabkan kerusakan infrastruktur hebat dan pemindahan massal penduduk Gaza. Pejabat PBB menegaskan bahwa kondisi yang diciptakan Israel membuat kehidupan warga Palestina di Gaza semakin tidak memungkinkan untuk kelangsungan kelompok tersebut secara berkelanjutan.
Laporan ini mengungkap data kondisi kelaparan dan malnutrisi yang terjadi pada Agustus lalu, yang sebagian besar akibat kebijakan Israel. Pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation dan didukung Israel serta AS gagal memenuhi kebutuhan mendesak penduduk Gaza.
Selain itu, laporan menyoroti penggunaan kekerasan yang tidak sah oleh pasukan keamanan Israel di Gaza dan Tepi Barat. Hal ini dinilai sebagai upaya memperkuat langkah-langkah aneksasi wilayah Palestina yang bertentangan dengan hukum internasional.
Berikut adalah poin-poin penting dari temuan laporan PBB terkait pelanggaran di Gaza:
1. Intensifikasi serangan Israel menghancurkan pemukiman dan infrastruktur secara sistematis.
2. Pemindahan paksa penduduk Palestina diduga bertujuan permanen untuk pengusiran massal.
3. Praktik militer Israel menyebabkan kelaparan dan malnutrisi di Gaza.
4. Hamas dituduh melakukan pembunuhan staf kemanusiaan dan penggunaan warga sipil sebagai tameng.
5. Tahanan sandera oleh Hamas mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang.
6. Kekerasan dan pelanggaran hukum juga terjadi oleh otoritas Palestina di Tepi Barat.
Laporan ini menggambarkan situasi kemanusiaan dan hukum yang sangat genting di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya. Situasi tersebut membutuhkan perhatian internasional yang serius terkait potensi pelanggaran hak asasi dan hukum perang.
Kedua belah pihak diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan melakukan tindakan yang menjamin perlindungan bagi warga sipil. Akuntabilitas atas kejahatan yang terjadi menjadi kunci untuk mencegah eskalasi konflik dan penderitaan lebih lanjut di kawasan tersebut.
