Iran menegaskan haknya untuk melakukan pengayaan nuklir di tengah ancaman militer dari Amerika Serikat. Kepala energi atom Iran, Mohammad Eslami, menegaskan bahwa tidak ada negara yang bisa menghilangkan hak Iran dalam memanfaatkan teknologi nuklir secara damai sesuai aturan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Ancaman militer AS terus meningkat seiring dengan pernyataan Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, yang menyebut banyak alasan untuk menyerang Iran. Presiden AS Donald Trump pun kembali mengisyaratkan kemungkinan serangan militer melalui unggahan di media sosial, dengan penguatan kekuatan militer AS di kawasan Timur Tengah.
Negosiasi dan Ketegangan
Pertemuan pembicaraan tidak langsung antara Iran dan AS kembali berlangsung setelah sebelumnya mengalami kegagalan akibat serangan mendadak Israel terhadap situs nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan telah ada kesepakatan prinsip dengan Washington. Namun, Wakil Presiden AS, JD Vance, mengungkapkan bahwa Iran belum sepenuhnya mengakui batasan-batasan yang ditetapkan AS.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Tehran tidak menginginkan perang. Ia mengkritik sikap AS yang mencoba memaksakan kehendak dan merendahkan martabat Iran, menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan militer dan politik.
Pancaran Kekuatan Militer
Seiring ketegangan kian memuncak, AS memperkuat kehadiran militernya dengan menempatkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan sejumlah pesawat tempur sekitar 700 kilometer dari pantai Iran. Amerika juga mengirim kapal induk kedua sebagai bagian dari persiapan potensi kampanye militer.
Di sisi lain, Iran menggelar latihan militer yang dipimpin Pasukan Pengawal Revolusi Islam di Selat Hormuz. Para pejabat Iran terus mengancam akan menutup selat strategis yang menjadi jalur vital minyak dan gas dunia. Latihan bersama antara angkatan laut Iran dan Rusia di Laut Oman serta Samudra Hindia utara juga menjadi bagian dari demonstrasi kekuatan Iran.
Dampak Internasional dan Respon Global
Situasi ini membuat beberapa negara berhati-hati. Pemerintah Polandia bahkan memerintahkan warganya untuk meninggalkan Iran segera demi alasan keamanan. Sementara itu, AS berulang kali menegaskan akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dengan berbagai cara, termasuk kemungkinan tindakan militer.
Pembicaraan yang dimediasi oleh Oman berfokus pada upaya menghindari konflik, dengan tuntutan Iran agar sanksi ekonomi AS dicabut. Namun, dialog masih tersendat karena AS ingin membahas isu program rudal balistik Iran dan dukungannya terhadap kelompok bersenjata regional, yang ditolak Iran agar tidak menjadi bagian dari negosiasi nuklir.
Ketegangan antara Iran dan AS mencerminkan dinamika kompleks dalam politik internasional dan keamanan nuklir global. Upaya diplomasi masih berusaha mencari jalan tengah meski bayang-bayang ancaman militer terus membayangi negosiasi yang sedang berlangsung.
