Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena melakukan pemberontakan melalui penyalahgunaan wewenang saat memberlakukan hukum militer pada akhir 2024. Vonis tersebut diputuskan oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Kamis sore.
Hakim Ji Gwi-yeon menyatakan bahwa Yoon merencanakan tindakan tersebut secara langsung dan aktif, yang menyebabkan dampak sosial yang sangat besar. Ia juga menilai Yoon tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya selama persidangan. Selain Yoon, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun turut divonis karena berperan serta dan merencanakan pemberontakan tersebut.
Dampak Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Publik
Hakim Ji menyoroti kerusakan tak terukur yang diakibatkan oleh tindakan Yoon dan Kim terhadap reputasi internasional Korea Selatan. Kepercayaan masyarakat pada institusi negara, termasuk kepolisian, juga mengalami penurunan signifikan akibat insiden ini. Meskipun demikian, hakim mencatat bahwa rencana pemberontakan Yoon tidak direncanakan secara sangat rinci.
Upaya pembatasan penggunaan kekerasan fisik terlihat dari tidak adanya peluru tajam yang ditembakkan selama peristiwa itu. Ia juga mempertimbangkan usia Yoon, yang saat ini 65 tahun, dalam menjatuhkan putusan.
Proses Hukum dan Rencana Banding
Jaksa penuntut sebelumnya menuntut hukuman mati untuk Yoon, namun hukuman tersebut kemungkinan besar tidak akan dijalankan karena Korea Selatan telah menerapkan moratorium efektif terhadap hukuman mati sejak 1997. Yoon masih berhak melakukan banding yang bisa meningkatkan kasus ini ke pengadilan yang lebih tinggi dan memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan.
Kuasa hukum Yoon mengungkapkan kekhawatiran atas putusan ini, menuduh bahwa hasil persidangan telah ditentukan sebelum proses hukum berlangsung. Ia menilai putusan ini menunjukkan keruntuhan supremasi hukum di Korea Selatan.
Latar Belakang Kasus dan Situasi Terkini
Yoon telah dipenjara sejak Juli 2025 dan telah menerima hukuman lima tahun penjara terkait dakwaan lain. Selain vonis seumur hidup ini, ia masih menghadapi enam persidangan tambahan. Yoon mengumumkan penerapan hukum militer pada 3 Desember 2024, namun kemudian dibatalkan oleh legislatif beberapa jam kemudian dan berujung pada pemakzulan dirinya karena dianggap berusaha merebut kekuasaan di masa akhir masa jabatannya.
Korea Selatan memang pernah melihat beberapa mantan pemimpinnya dipenjara, tetapi Yoon menjadi presiden pertama yang ditahan dengan dakwaan kriminal saat masih menjabat. Ia membantah tuduhan pemberontakan dan menuding Partai Demokrat sebagai penghalang agenda pemerintahannya, yang memaksanya memberlakukan hukum militer demi menjaga ketertiban.
Dukungan dan Kontroversi Politik
Meskipun tidak populer semasa menjabat, Yoon kini menjadi ikon bagi kelompok populis sayap kanan di Korea Selatan. Pada sidang putusan, ratusan pendukungnya menggelar protes dan mengecam proses hukum yang dianggap sebagai penindasan politik. Reporter melaporkan bahwa beberapa pendukung Yoon bahkan menangis setelah mendengar vonis.
Kasus ini menjadi babak penting dalam sejarah politik Korea Selatan dan menggambarkan ketegangan mendalam antara kekuasaan eksekutif dan lembaga hukum di negara tersebut. Yoon Suk-yeol harus menghadapi masa depan hukum yang masih panjang sambil menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi.
