Keluarga korban perang narkoba di Filipina kini menaruh harapan besar pada sidang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang akan menentukan apakah mantan Presiden Rodrigo Duterte akan diadili atas dugaan keterlibatannya dalam ratusan kematian tanpa proses hukum. Sidang ini penting sebagai langkah penegakan keadilan bagi korban yang tewas dalam operasi anti-narkoba kontroversial selama masa pemerintahan Duterte.
Mary Ann Pajo, ibu dari Joewarski Pajo yang meninggal dalam operasi polisi, menyaksikan proses pembongkaran makam dan pemeriksaan jenazah putranya oleh pakar forensik. Joewarski merupakan salah satu dari ribuan korban yang dilaporkan tewas di luar proses hukum selama kampanye keras perang narkoba Duterte. Kelompok nirlaba yang dipimpin Pastor Flavie Villanueva telah mengotopsi ratusan jenazah untuk menjadi bukti kuat di ICC.
Harapan dan Tantangan Sidang ICC
Sidang ICC ini akan membahas setidaknya 76 kasus kematian terkait perang narkoba tersebut. Villanueva menegaskan pentingnya Duterte hadir secara langsung di sidang, guna menunjukkan apakah mantan presiden itu memiliki rasa penyesalan. Namun, upaya hadir Duterte diperkirakan tidak akan terwujud karena pengacaranya telah mengajukan permohonan pengabaian hak kehadiran dengan alasan usia yang sudah lanjut dan kondisi kesehatan yang melemah.
Keputusan tersebut dianggap sebagai tindakan pengecut oleh para aktivis dan keluarga korban. Villanueva menyebut Duterte tidak memiliki konsep tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan di masa jabatannya. Sementara itu, keluarga korban seperti Lydjay Acopio yang kehilangan anaknya dalam operasi polisi merasa sangat sulit mendapatkan keadilan di dalam negeri karena pengaruh politik Duterte yang masih kuat.
Pengaruh Politik dan Persepsi Publik
Keluarga korban mengungkapkan kekhawatiran mereka, terutama sejak anak dan pendukung Duterte masih memegang jabatan penting di pemerintahan. Wakil Presiden Sara Duterte, putri mantan presiden, sudah mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden mendatang, memperkuat kekuatan politik keluarga ini. Para korban menilai kondisi ini memungkinkan manipulasi sistem hukum demi melindungi Duterte dan para pendukungnya.
Di sisi lain, survei terbaru dari WR Numero menunjukkan bahwa 44 persen rakyat Filipina setuju Duterte harus diadili oleh ICC, mengalami penurunan dari 62 persen beberapa bulan sebelumnya. Sebagian masyarakat masih mendukung Duterte, menganggap tindakan kerasnya terhadap narkoba sebagai upaya demi kebaikan negara.
Beragam Sikap Masyarakat
Sejumlah warga Filipina menganggap pengadilan di negara sendiri lebih tepat daripada menyerahkan kasus ke ICC. Ada juga yang tetap mendukung perang narkoba dengan alasan keamanan, meski ada korban jiwa. Misalnya, Jessa Cangayaw merasa kondisi keamanan lebih baik saat Duterte berkuasa.
Namun, suara keluarga yang kehilangan anggota lebih banyak menyerukan perubahan dan keadilan. Sheerah Escudero, yang kehilangan adik laki-lakinya, menyatakan sidang kali ini adalah langkah penting menuju akuntabilitas sebab sistem peradilan nasional dianggap gagal melakukan investigasi yang memadai.
Langkah Menuju Keadilan Internasional
Sidang ICC membuka jalan bagi para korban yang telah lama mencari keadilan dalam situasi kekuasaan politik yang kuat dan sistem hukum dalam negeri yang dianggap tidak efektif. Dengan dukungan komunitas internasional, proses hukum ini memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pembunuhan tanpa proses hukum, tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Meski jalan perjuangan keadilan masih panjang dan penuh tantangan, keluarga korban tetap optimis bahwa melalui sidang ICC mereka dapat memperoleh kejelasan dan pengakuan atas penderitaan yang dialami. Pendekatan hukum internasional menjadi harapan terakhir untuk membuka tabir gelap masa perang narkoba yang menelan ribuan korban jiwa.
