Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghadapi sidang pendahuluan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama kampanye keras anti-narkoba. Sidang yang berlangsung selama empat hari ini akan menentukan apakah bukti yang diajukan cukup untuk melanjutkan kasus ke tahap pengadilan.
Duterte, yang menjabat sebagai presiden dari 2016 hingga 2022, tidak diperkirakan hadir secara langsung di sidang yang berlangsung di Den Haag karena permintaan pembelaannya untuk meniadakan kehadiran fisik. Meski demikian, para hakim menyatakan dirinya dalam kondisi layak untuk mengikuti proses tersebut. Setelah sidang, hakim memiliki waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan tertulis.
Tiga Tuduhan Utama terhadap Duterte
Jaksa ICC menuduh Duterte atas tiga kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan pertama terkait perannya dalam 19 pembunuhan yang terjadi antara 2013 dan 2016, saat ia masih menjabat sebagai wali kota Kota Davao. Tuduhan kedua menyangkut 14 pembunuhan "High Value Targets" selama masa kepresidenannya pada 2016 dan 2017. Tuduhan ketiga meliputi 43 kasus pembunuhan selama operasi pemberantasan pengguna dan pengedar narkoba tingkat bawah dari 2016 hingga 2018.
Pengacara Duterte, Nicholas Kaufman, menolak tuduhan tersebut. Kaufman mengatakan, "Mr. Duterte berduka atas kematian individu yang terkait dengan kejahatan narkoba, namun tidak ada keterkaitan dirinya secara langsung dengan kasus-kasus ini." Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang menyatakan pembunuhan tersangka narkoba dilakukan atas perintah presiden.
Kampanye Anti-Narkoba yang Kontroversial
Ketika menjabat presiden, Duterte meluncurkan kampanye nasional yang agresif untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba. Kampanye tersebut menuai kritik luas akibat banyaknya dugaan pembunuhan di luar proses hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya, selama masa jabatannya sebagai wali kota, Duterte dikenal dengan kebijakan anti-kejahatan yang sangat keras, bahkan mengaku pernah membunuh tersangka kriminal secara pribadi untuk memberikan contoh pada petugas kepolisian.
Duterte sebelumnya mengaku bertanggung jawab penuh atas kampanye tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di Facebook, ia menyatakan, "Saya yang memimpin aparat penegak hukum dan militer. Saya melindungi kalian dan bertanggung jawab atas semua ini."
Dukungan dan Tekanan Politik Internasional
Open Society Justice Initiative dan Human Rights Watch menilai sidang ini sebagai langkah penting dalam mencari keadilan bagi para korban perang narkoba di Filipina. Maria Elena Vignoli dari Human Rights Watch menyatakan, "Kasus di ICC menunjukkan tekad para korban dan keluarganya untuk menuntut keadilan meski menghadapi risiko besar."
Kasus ini berlangsung di tengah tekanan politik yang intens pada ICC, termasuk pemberlakuan sanksi oleh Amerika Serikat sejak pertengahan 2025. Filipina sendiri keluar dari ICC pada 2019 atas perintah Duterte, namun pengadilan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang diduga terjadi antara 2011 dan 2019. Peninjauan banding atas keputusan ini masih dalam proses.
Duterte menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang menghadiri sesi ICC. Meskipun menghadapi tuduhan serius, ia tetap populer di Filipina, di mana banyak warga mendukung pendekatan kerasnya terhadap kejahatan dan narkoba.
Rangkaian Proses Hukum dan Perkembangannya
- Sidang konfirmasi tuduhan berlangsung selama empat hari di ICC, menentukan kelayakan bukti.
- Duterte diperkirakan tidak hadir secara langsung, namun tetap mengikuti secara virtual.
- Setelah sidang, hakim memiliki waktu 60 hari untuk mengeluarkan keputusan jika kasus akan dilanjutkan ke pengadilan.
- Peninjauan banding terhadap yurisdiksi ICC atas Filipina masih berjalan.
Sidang ini menjadi langkah penting dalam menentukan masa depan kasus Duterte dan bagaimana sistem internasional mengatasi dugaan pelanggaran HAM di Filipina. Proses ini juga membuka peluang bagi keluarga korban untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan di tingkat global.
