Alberta akan menggelar referendum pada musim gugur untuk meminta pendapat publik terkait pembatasan jumlah pelajar internasional, pekerja asing sementara, dan pencari suaka yang masuk ke provinsi tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengambil alih kendali kebijakan imigrasi yang selama ini diatur oleh pemerintah federal Kanada.
Premier Danielle Smith mengumumkan inisiatif ini dalam siaran televisi. Kebijakan imigrasi di Kanada biasanya menjadi wewenang Ottawa, bukan provinsi. Namun, Alberta mencoba menggeser porsi kendali itu sebagai respon terhadap ketegangan politik dan tantangan ekonomi yang dihadapi.
Langkah ini juga bertujuan meredam gerakan sekatarisme Alberta yang mulai mengancam persatuan Kanada. Gerakan ini mendapat momentum saat Perdana Menteri Mark Carney berupaya memperbaiki hubungan dengan provinsi barat kaya sumber daya menghadapi kebijakan perdagangan AS. Premier Smith menilai memberikan suara kepada warga terkait imigrasi bisa meningkatkan kepercayaan terhadap federasi Kanada.
Smith menyatakan jika inisiatif yang dipimpin warga terkait pemisahan Alberta dari Kanada berhasil mengumpulkan tanda tangan cukup, maka hal itu juga akan masuk dalam pemungutan suara pada 19 Oktober. Pemerintah provinsi menghadapi defisit signifikan pada anggaran karena penurunan royalti sumber daya yang disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia.
Selain itu, Smith menyalahkan pertumbuhan populasi provinsi yang sangat cepat sebagai faktor lain dalam tantangan fiskal. Data Statistik Kanada menunjukkan populasi Alberta melampaui 5 juta jiwa di 2025, bertambah lebih dari 600.000 orang dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan pesat ini dianggap membebani layanan publik seperti sekolah, rumah sakit darurat, dan sistem sosial.
Smith mengkritik kebijakan “pintu terbuka lebar” bagi imigran dari seluruh dunia yang dianggap menyebabkan kelebihan beban tersebut. Juru bicara Menteri Urusan Antarpemerintah Kanada, Gabriel Brunet, mengonfirmasi pemerintah federal telah memperhatikan pidato Smith dan mengambil langkah untuk memperkuat “kontrol” atas sistem imigrasi.
Menurut analisis ATB Financial, perbedaan utama pertumbuhan penduduk antara Alberta dan provinsi lain adalah tingginya migrasi antarprovinsi dari warga Kanada yang mencari peluang kerja dan perumahan lebih terjangkau. Namun, berdasarkan serangkaian diskusi publik, isu imigrasi internasional menjadi kekhawatiran utama warga Alberta.
Jika referendum menyetujui, perubahan kebijakan bisa meliputi undang-undang yang mengharuskan hanya warga negara Kanada, penduduk tetap, dan individu dengan status imigrasi yang disetujui Alberta berhak mendapatkan layanan publik yang didanai pemerintah provinsi. Layanan tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya.
Dengan referendum ini, pemerintah Alberta berusaha mencari mandat kuat dari warga untuk menegaskan kontrol atas imigrasi serta mengatur alokasi sumber daya sesuai kepentingan daerah. Proses ini menjadi momentum penting bagi hubungan antar pemerintahan provinsi dan federal serta masa depan kebijakan imigrasi di Kanada.
