Di tengah kontroversi terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Andrew, kini menghadapi penyelidikan hukum serius di Inggris. Setelah penangkapannya atas dugaan pelanggaran jabatan publik, muncul seruan dari sejumlah anggota parlemen Inggris agar dilakukan penyelidikan independen mengenai keterlibatan keluarga kerajaan dengan kasus Epstein.
Sejumlah politisi, termasuk Richard Burgon dari Partai Buruh, menyatakan bahwa dibutuhkan sebuah penyelidikan yang transparan untuk mengungkap apa yang sebenarnya diketahui keluarga kerajaan mengenai hubungan Andrew dengan Epstein. Burgon bahkan menyarankan perlunya diskusi nasional tentang masa depan monarki dan peran hak-hak istimewa turun-temurun dalam demokrasi Inggris.
Seruan Penyidikan Independen dari Parlemen Inggris
Selain Burgon, Zack Polanski, pemimpin Partai Hijau Inggris dan Wales, menegaskan pentingnya penyelidikan menyeluruh terhadap figur publik dari institusi seperti monarki. Ia menyebutkan bahwa diskusi ini sangat relevan terutama di tengah kritik yang terus menguat terhadap keluarga kerajaan akibat berbagai insiden dalam beberapa tahun terakhir.
Berbeda pilihan kata tetapi sejalan dengan Burgon dan Polanski, mantan anggota parlemen Zarah Sultana secara tegas menyerukan penghapusan monarki. Tekanan politik ini menunjukkan bahwa isu mengenai keabsahan peran keluarga kerajaan semakin menjadi topik serius di parlemen dan masyarakat.
Konteks Hukum dan Investigasi terhadap Andrew
Thames Valley Police telah mengumumkan bahwa Andrew ditahan namun selanjutnya “dibebaskan sambil dalam penyelidikan,” setelah proses penangkapan yang diikuti pencarian di kediamannya di Windsor dan Norfolk. Fokus utama penyelidikan adalah komunikasi Andrew dengan Jeffrey Epstein ketika ia menjabat sebagai duta perdagangan Inggris.
Dokumen internal yang dirilis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Andrew, yang sempat dikenal sebagai Duke of York, mengirimkan laporan kunjungan resmi ke beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam dan Singapura, kepada Epstein. Selain itu, terdapat email lain yang menyertakan informasi rahasia terkait peluang investasi.
Jejak Skandal dan Dampaknya bagi Monarki
Kasus ini meregangkan citra keluarga kerajaan setelah tuduhan sebelumnya yang melibatkan Andrew muncul ke publik. Andrew pernah diwawancarai di BBC Newsnight setelah tuduhan pelecehan seksual oleh Virginia Giuffre, salah satu korban Epstein, mendapat perhatian luas. Ia menolak tuduhan tersebut dan menyatakan tidak ingat pernah bertemu Giuffre.
Sebagai konsekuensi dari berbagai tuduhan, Andrew telah kehilangan sebagian besar gelar dan jabatan militer serta patronase pada awal 2022. Kemudian, pada akhir 2025, Andrew resmi dicabut semua gelarnya setelah kemunculan tuduhan baru dari memoir posthumous Giuffre. Perkembangan ini semakin menimbulkan tekanan terhadap institusi monarki dan menimbulkan desakan untuk reformasi atau bahkan penghapusan.
Respon Keluarga Kerajaan dan Pemerintah
Raja Charles III menyatakan keprihatinan mendalam mengenai kasus ini dan berkomitmen mendukung proses hukum secara penuh, adil, dan transparan. Buckingham Palace mengulangi bahwa hukum harus berjalan tanpa pengecualian.
Sementara itu, Perdana Menteri Keir Starmer menyebutkan bahwa perdebatan tentang peranan keluarga kerajaan dalam politik Inggris tetap berlangsung dan tidak ada larangan untuk membahasnya di parlemen. Namun, menurut aturan parlemen, anggota Dewan Rakyat wajib mematuhi protokol tertentu saat membicarakan masalah terkait monarki.
Langkah Selanjutnya dalam Penyelidikan
- Pemeriksaan di kediaman Andrew di Windsor dan Norfolk selesai dilakukan.
- Polisi terus mengumpulkan bukti terkait interaksi Andrew dengan Epstein.
- Potensi adanya saksi dan korban baru sedang dinilai oleh pihak berwenang.
- Perdebatan terkait monarki dan hak istimewa turun-temurun semakin menguat di ruang publik dan politik.
Isu kontroversi yang melibatkan keluarga kerajaan ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi institusi monarki dalam mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik. Dengan penyelidikan independen yang terus dituntut, nasib monarki mungkin akan dipertimbangkan ulang dalam diskusi nasional yang lebih luas.