Pasukan militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sebuah kapal di Samudra Pasifik bagian timur yang menewaskan tiga orang. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang ditujukan untuk memberantas dugaan penyelundupan narkoba di perairan internasional.
Komando Selatan AS (SOUTHCOM), yang mengawasi aktivitas militer di Amerika Latin dan Karibia, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan "serangan kinetik mematikan" di jalur yang dikenal sebagai rute penyelundupan narkoba. Namun, belum ada bukti konkret yang mengaitkan ketiga korban dengan aktivitas perdagangan narkotika.
Rangkaian Serangan Militer AS di Wilayah Laut Pasifik dan Karibia
Serangan ini menambah jumlah korban dalam kampanye militer yang dimulai pada masa pemerintahan Donald Trump. Sejak awal September, sekitar 148 orang tewas dalam 43 serangan oleh militer AS di wilayah tersebut. Operasi-operasi tersebut menimbulkan kontroversi hukum dan etika karena dilakukan di perairan internasional yang di luar yurisdiksi langsung AS.
Video singkat yang diunggah oleh SOUTHCOM di media sosial memperlihatkan sebuah kapal yang terbakar dan mengapung setelah terkena tembakan. Dalam beberapa hari terakhir, tiga serangan lain telah menewaskan 11 orang, memperlihatkan eskalasi yang signifikan dalam operasi militer ini.
Kontroversi dan Kritikan Terhadap Kampanye Militer
Pemimpin-pemimpin Amerika Latin, pakar hukum, dan aktivis hak asasi manusia mengkritik operasi militer ini. Mereka menuduh AS melakukan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings) tanpa proses pengadilan di perairan internasional. Ben Saul, pelapor khusus PBB untuk hak asasi dan kontra-terorisme, bahkan menyatakan bahwa pengumuman serangan oleh militer AS berarti mengakui pembunuhan warga sipil di laut.
“Para pemimpin AS harus bertanggung jawab di pengadilan nasional atau internasional,” ujar Saul. Selain itu, pejabat pemerintahan mantan Presiden Trump, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Laksamana Frank Bradley, ikut menjadi sorotan karena terdapat laporan serangan lanjutan yang menargetkan para penyintas dari kapal yang karam.
Isu Hukum dalam Penargetan Korban
Para ahli hukum menegaskan bahwa jika militer AS secara sengaja membunuh penyintas dari kapal yang karam, hal itu merupakan kejahatan serius. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum humaniter internasional dan konvensi perlindungan terhadap individu yang tidak lagi aktif berperang.
Pertanyaan Mengenai Fokus Penegakan Hukum Narkoba
Selain itu, muncul pertanyaan terkait strategi yang ditempuh pemerintah AS. Kritikus mempertanyakan mengapa AS sangat fokus menyerang kapal di laut ketika narkotika jenis fentanyl justru lebih sering diselundupkan lewat jalur darat dari Meksiko, yang menjadi penyebab utama banyak overdosis fatal di dalam negeri.
Serangan terbaru ini memperlihatkan eskalasi ketegangan dan konflik yurisdiksi dalam penegakan hukum internasional terkait perdagangan narkoba lintas wilayah. Ke depan, aksinya diperkirakan akan terus mengundang perdebatan mengenai batas kewenangan dan hak asasi manusia di tengah perang melawan narkoba di kawasan Amerika Latin dan sekitarnya.
