Prancis akan memanggil Duta Besar Amerika Serikat, Charles Kushner, menyusul pernyataan yang dibuat oleh pemerintahan Trump terkait kematian seorang aktivis sayap kanan. Pernyataan kontroversial ini disampaikan oleh Biro Kontraterorisme Departemen Luar Negeri AS yang menyoroti dugaan peran kelompok sayap kiri dalam kejadian tersebut.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mengecam keras penggunaan tragedi itu untuk kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk instrumentaliasi atas kematian Quentin Deranque, yang mengalami luka fatal akibat pengeroyokan di Lyon.
Tuduhan dan Reaksi Amerika Serikat
Departemen Luar Negeri AS melalui unggahan di platform X menyatakan bahwa "radikalisme sayap kiri yang keras semakin meningkat dan perannya dalam kematian Quentin Deranque menunjukkan ancaman terhadap keselamatan publik." Pernyataan tersebut menekankan niat AS untuk terus memantau situasi dan menuntut keadilan bagi para pelaku kekerasan.
Kematian Deranque terjadi saat ia terlibat dalam perkelahian di sela-sela pertemuan mahasiswa yang menghadirkan Rima Hassan, seorang legislator sayap kiri sebagai pembicara utama. Kasus ini menambah ketegangan politik di Prancis menjelang pemilihan presiden tahun depan.
Langkah Hukum di Prancis
Saat ini, tujuh orang telah dikenai dakwaan pendahuluan terkait kasus ini. Kantor kejaksaan Lyon mengajukan tuntutan dengan dakwaan pembunuhan disengaja, kekerasan yang diperberat, dan konspirasi kriminal. Enam dari terdakwa dikenai ketiga dakwaan tersebut, sementara terdakwa ketujuh dikenai dakwaan membantu pembunuhan dan kekerasan.
Presiden Emmanuel Macron meminta masyarakat untuk tetap tenang setelah sekitar 3.000 orang melakukan pawai untuk menghormati Deranque. Ia menekankan pentingnya menahan diri agar situasi tidak memanas secara politik.
Isu Lain dalam Hubungan Diplomatik
Selain menyampaikan keberatan atas pernyataan AS tentang Deranque, Menteri Barrot juga berniat membahas sanksi yang diberlakukan AS terhadap Thierry Breton dan Nicolas Guillou. Breton adalah mantan komisaris Uni Eropa yang mengawasi regulasi media sosial, sedangkan Guillou adalah hakim asal Prancis di Pengadilan Kriminal Internasional.
Barrot menyebut sanksi tersebut "tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan." Kementerian Luar Negeri Prancis belum mengumumkan waktu pasti untuk pertemuan dengan Kushner.
Riwayat Pemanggilan Kushner oleh Prancis
Ini bukan kali pertama Kushner dipanggil oleh otoritas Prancis. Pada Agustus tahun lalu, ia juga dipanggil terkait surat yang menuduh Prancis kurang serius menangani masalah antisemitisme. Pemerintah Prancis menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya bertentangan dengan hukum internasional serta merusak kepercayaan di antara negara sekutu.
Presiden Macron sebelumnya menyatakan bahwa pernyataan publik semacam itu tidak sesuai dengan diplomasi antarnegara. Ia menegaskan bahwa seorang diplomat seharusnya mengikuti aturan diplomasi guna menjaga hubungan bilateral, bukan menyampaikan tuduhan publik yang dapat memperkeruh suasana.
Meskipun Kushner tidak menghadiri pertemuan mendadak terbaru, pejabat Prancis bertemu dengan wakil dari Dubes AS tersebut untuk menyampaikan protes secara resmi. Kasus ini menunjukkan ketegangan yang masih membayangi hubungan Prancis-Amerika, terutama dalam konteks politik dalam negeri dan kebijakan diplomatik.
