Parlemen baru Myanmar akan menggelar sidang pertamanya pada bulan depan setelah pemilihan umum yang kontroversial. Sidang ini merupakan pertemuan parlemen pertama setelah lebih dari lima tahun sejak militer merebut kekuasaan pada 2021.
Pemilihan yang dilakukan secara bertahap di sebagian besar wilayah dianggap tidak bebas dan tidak adil oleh para kritikus. Partai yang didukung militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), memenangkan mayoritas kursi, sementara partai-partai lain termasuk National League for Democracy (NLD) menolak berpartisipasi.
Sidang pertama parlemen akan dimulai pada tanggal 16 dengan majelis rendah yang beranggotakan 440 kursi. Dua hari kemudian, majelis tinggi dengan 224 kursi akan menyusul membuka sidang di ibu kota Naypyitaw. Ke-14 parlemen regional dijadwalkan berkumpul pada tanggal 20.
Meski secara teori parlemen ini akan menggantikan pemerintahan militer, proses ini tidak diperkirakan akan membawa Myanmar menuju pemerintahan sipil penuh. Militer dan sekutunya menguasai lebih dari 86% kursi gabungan kedua majelis parlemen.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, USDP mengamankan 339 dari total 586 kursi parlemen dua kamar. Militer secara otomatis mendapatkan 166 kursi sesuai konstitusi, menjadikan aliansi tersebut dominan mengendalikan legislatif.
Tugas pertama parlemen baru adalah memilih ketua untuk masing-masing majelis, kemudian memilih presiden dan dua wakil presiden. Senior Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin pemerintahan militer saat ini, diperkirakan kuat akan menjadi presiden.
Namun, konstitusi Myanmar melarang seorang presiden merangkap jabatan panglima tertinggi militer. Hal ini menimbulkan spekulasi apakah Min Aung Hlaing akan melepaskan jabatannya sebagai komandan militer.
Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar yang dijatuhi hukuman penjara 27 tahun, tetap tidak hadir dalam kancah politik resmi. Partainya yang pernah meraih kemenangan besar terpaksa membubarkan diri setelah menolak registrasi menurut aturan baru dari militer.
Kehadiran parlemen baru ini menandai babak baru dalam perjalanan politik Myanmar yang penuh gejolak sejak kudeta 2021. Meskipun demikian, kendali militer masih sangat kuat dan proses transisi demokrasi tetap dipertanyakan oleh pengamat internasional.
