Sri Lanka telah menangkap mantan kepala intelijen negara tersebut terkait dengan serangkaian serangan bom pada Hari Paskah 2019 yang menewaskan 279 orang dan mengguncang sektor pariwisata utama negara. Retired Mayor Jenderal Suresh Sallay ditahan pada dini hari di sebuah pinggiran ibu kota dalam operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Suresh Sallay ditangkap atas tuduhan konspirasi dan membantu pelaksanaan serangan bom yang terjadi secara hampir bersamaan di tiga gereja dan tiga hotel mewah saat sarapan pagi. Serangan bom tersebut juga melukai lebih dari 500 orang serta menewaskan 45 warga negara asing, yang berdampak serius pada perekonomian berbasis pariwisata.
Peran dan Tuduhan terhadap Suresh Sallay
Sallay menjabat sebagai kepala State Intelligence Service (SIS) sejak 2019, setelah Gotabaya Rajapaksa terpilih sebagai presiden. Ia sebelumnya membantah keterlibatannya dalam serangan bom bunuh diri tersebut. Namun, sejumlah laporan, termasuk dari penyiar Inggris Channel 4 pada tahun sebelumnya, mengaitkan Sallay dengan para pelaku bom dan mengungkap pertemuannya dengan mereka sebelum serangan itu terjadi.
Seorang pelapor rahasia mengatakan kepada Channel 4 bahwa Sallay sengaja membiarkan serangan tersebut terjadi dengan tujuan mempengaruhi pemilihan presiden pada tahun itu agar menguntungkan Rajapaksa. Rajapaksa pun segera mengumumkan pencalonannya dua hari setelah serangan dan memenangkan pemilu secara besar-besaran dengan janji memerangi kekerasan.
Dampak dan Tuntutan Hukum Lanjutan
Sallay diberhentikan dari jabatannya setelah Anura Kumara Dissanayake menjadi presiden pada tahun ini, yang menegaskan akan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara itu, penyelidikan lain menyoroti kegagalan aparat keamanan dalam merespons peringatan dari agen intelijen India tentang ancaman serangan yang akan terjadi.
Mahkamah Agung Sri Lanka pada tahun lalu memutus bahwa mantan Presiden Maithripala Sirisena dan empat pejabat senior lainnya telah gagal mencegah serangan bom ini. Sirisena diperintahkan membayar kompensasi pribadi sebesar 100 juta rupee kepada keluarga korban yang mengajukan gugatan perdata. Selain itu, mantan kepala kepolisian, dua pejabat intelijen senior, dan sekretaris Kementerian Pertahanan diwajibkan membayar total 210 juta rupee.
Tekanan Internasional dan Keterbukaan Informasi
PBB ikut menyoroti kasus ini dengan meminta pemerintah Sri Lanka membuka dokumen-dokumen penyelidikan yang sebelumnya disembunyikan dari publik. Permintaan ini bertujuan meningkatkan transparansi sekaligus menjamin keadilan bagi para korban dan keluarganya.
Kasus penangkapan mantan kepala intelijen Sri Lanka ini menambah babak baru dalam penyelidikan panjang tragedi berdarah tersebut. Hal ini juga menegaskan tekad pemerintah baru untuk mengusut tuntas dan mempertanggungjawabkan semua pihak terkait dalam serangan yang mengguncang nasional dan internasional itu.
