Pemerintah Meksiko telah menetapkan undang-undang yang mengubah standar jam kerja mingguan dari 48 jam menjadi 40 jam secara bertahap. Kebijakan ini akan mulai diterapkan tahun depan dengan pengurangan dua jam kerja setiap tahun hingga mencapai 40 jam pada tahun 2030.
Undang-undang tersebut mendapatkan dukungan luas di Dewan Perwakilan Rakyat Meksiko, dengan 469 suara setuju dari 500 anggota tanpa ada yang menolak. Namun, meskipun mayoritas mendukung, proses pengesahan undang-undang ini tidak berlangsung tanpa kontroversi.
Isi Pokok dan Kontroversi Undang-Undang
Reformasi tersebut menawarkan pengurangan jam kerja mingguan, tapi mengizinkan peningkatan jam lembur. Saat ini, para pekerja di Meksiko wajib mendapatkan satu hari istirahat setiap enam hari kerja, dan ketentuan ini tidak diubah dalam undang-undang baru.
Penolakan muncul dari beberapa pihak yang menilai pengurangan jam kerja utama akan dikompensasi dengan lebih banyak jam lembur yang dapat ditetapkan oleh pengusaha. Hal ini dipandang berpotensi mengurangi manfaat penurunan jam kerja bagi pekerja.
Dukungan dan Manfaat bagi Pekerja
Presiden Claudia Sheinbaum memperkenalkan rancangan ini untuk memberi manfaat kepada sekitar 13,4 juta pekerja di negara tersebut. Pedro Haces, perwakilan dari partai penguasa Morena dan sekretaris jenderal konfederasi pekerja, menyatakan bahwa produktivitas tidak diukur dari kelelahan, tapi dari penghormatan terhadap martabat pekerja.
Meksiko merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin berdasarkan produk domestik bruto sekitar 1,86 triliun dolar AS menurut Bank Dunia. Penerapan jam kerja 40 jam diharapkan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja di negara tersebut.
Kondisi Kerja saat Ini dan Kritik terhadap Reformasi
Meksiko tercatat memiliki salah satu keseimbangan kerja dan kehidupan terburuk di antara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Rata-rata jam kerja per tahun mencapai lebih dari 2.226 jam.
Namun, produktivitas tenaga kerja dan upah di Meksiko termasuk yang terendah di antara 38 negara OECD. Sekitar 55 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal, yang berarti mereka tidak menikmati perlindungan hukum yang sama seperti pekerja formal.
Beberapa anggota oposisi menilai reformasi ini tidak cukup dan prosesnya terburu-buru. Alex Dominguez dari partai oposisi PRI mengatakan bahwa gagasan reformasi baik, namun pelaksanaannya tidak lengkap dan membutuhkan pembahasan lebih mendalam.
Proses Legislatif Selanjutnya
Setelah disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat, undang-undang ini masih harus mendapatkan persetujuan dua pertiga dari legislatif negara bagian untuk dapat resmi berlaku. Proses ini menjadi tahap kritis dalam implementasi kebijakan baru tersebut.
Perbandingan dengan Negara Tetangga
Sementara Meksiko mengurangi jam kerja, Argentina justru mengambil langkah sebaliknya. Dalam menghadapi kekurangan tenaga kerja dan stagnasi ekonomi, Argentina mengajukan rancangan undang-undang yang memperpanjang jam kerja harian dari delapan menjadi 12 jam dan membatasi pembayaran lembur.
Rancangan tersebut baru saja disetujui oleh Dewan Rendah Argentina dengan suara yang tipis dan sedang menunggu persetujuan akhir dari Senat. Kondisi ini mencerminkan perbedaan pendekatan kebijakan ketenagakerjaan antara dua ekonomi besar Amerika Latin tersebut.
