Dua anggota DPR Amerika Serikat meminta pemerintah Inggris memberikan penjelasan terkait perintah backdoor yang diberikan kepada Apple. Permintaan ini bertujuan agar mereka dapat memahami lebih jauh langkah Inggris dalam memerintahkan Apple membuka akses ke data terenkripsi penggunanya.
Jim Jordan dan Brian Mast, yang menjabat sebagai Ketua Komite Kehakiman dan Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, sebelumnya telah menyoroti risiko yang muncul jika akses semacam itu diberikan. Mereka menekankan bahwa perintah backdoor dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber maupun pemerintah otoriter untuk menyalahgunakan data pengguna.
Latar Belakang Perintah Backdoor dari Inggris
Perintah yang dikenal sebagai Technical Capability Notice (TCN) ini mewajibkan Apple menyediakan akses ke data terenkripsi. Namun, Apple menolak perintah tersebut dan mengajukannya ke Investigatory Powers Tribunal di Inggris. Perusahaan teknologi tersebut mengklaim tidak akan membangun celah akses khusus ke layanan atau perangkat yang sudah terenkripsi untuk melindungi privasi penggunanya.
Inggris sendiri akhirnya membatalkan atau mencabut permintaan backdoor itu sesuai informasi yang disampaikan oleh Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, pada Agustus lalu. Meski begitu, sikap Inggris dalam hal ini masih menjadi sorotan bagi para pembuat kebijakan AS.
Alasan Permintaan Briefing oleh DPR AS
Jordan dan Mast menegaskan perlunya transparansi agar publik mengetahui secara utuh tindakan yang diambil pemerintah Inggris terkait TCN tersebut. Mereka dalam surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, menyatakan pentingnya “perdebatan publik yang matang dan terinformasi” agar masyarakat luas dapat memahami implikasi kebijakan ini.
Selain itu, mereka meminta agar briefing resmi dari Pemerintah Inggris dijadwalkan sebelum pukul 10 pagi waktu ET tanggal 11 Maret 2026. Permintaan ini menandakan keinginan mereka untuk secara tepat waktu mendapatkan penjelasan resmi mengenai latar belakang, tujuan, dan cara pelaksanaan perintah tersebut.
Dampak dan Kontroversi soal Backdoor Teknologi Enkripsi
Persoalan backdoor dalam perangkat dan layanan enkripsi merupakan isu global yang terus menjadi perdebatan. Berikut beberapa aspek penting yang sering diangkat:
- Keamanan Pengguna: Backdoor memudahkan aparat keamanan mengakses data tetapi juga membuka celah bagi peretas.
- Privasi Individu: Penggunaan backdoor bisa mengancam hak privasi pengguna yang dilindungi oleh hukum dan standar internasional.
- Kepatuhan Perusahaan Teknologi: Perusahaan seperti Apple menentang pembuatan backdoor demi menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan.
- Intervensi Pemerintah: Negara mencoba menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan data warga negara.
Kasus ini menjadi contoh nyata tantangan antara teknologi modern dan kebijakan pemerintah yang berusaha mengatur akses data.
Usulan permintaan briefing dari legislatif AS kepada pemerintah Inggris menunjukkan perhatian tinggi terhadap isu keamanan digital yang bersifat lintas negara. Tindak lanjut dari permintaan ini penting untuk memperjelas batasan dan implementasi kebijakan terkait teknologi dan privasi di era digital.
