Pertukaran tahanan antara pasukan pemerintah Suriah dan milisi Druze yang menguasai wilayah di provinsi selatan Sweida menunjukkan kemajuan langka dalam upaya penyelesaian politik konflik yang berlangsung lama. Pada Kamis, kedua pihak menyerahkan tahanan yang ditangkap selama bentrokan musim panas lalu sebagai langkah awal memperbaiki ketegangan.
Pertukaran tersebut merupakan hasil mediasi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) yang memfasilitasi pelepasan 61 tahanan oleh pihak pemerintah dan 25 oleh otoritas lokal Druze di pos pemeriksaan kawasan al-Matuna, utara Sweida. Ini juga menjadi kemajuan penting dari upaya Amerika Serikat dan Yordania yang ingin memediasi kesepakatan damai antara kedua kubu yang bertikai.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Noureddine al-Baba, mengatakan kesepakatan ini terwujud dari kolaborasi pihak internasional dan lokal. Ia menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen negara Suriah terhadap seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang maupun afiliasi.
Menurut Stephan Sakalian, kepala delegasi ICRC di Suriah, operasi pertukaran tahanan ini dapat membuka peluang untuk pelepasan tahanan lanjutan dan dialog yang lebih luas. Dialog ini juga diharapkan membahas isu kemanusiaan lain, termasuk nasib orang hilang selama konflik berlangsung.
Talal Amer, juru bicara Garda Nasional yang menjadi kekuatan militer de facto di Sweida, menjelaskan bahwa perjanjian ini dimediasi oleh ICRC dan penjamin internasional tanpa kontak langsung dengan pemerintah Damaskus. Ia mengungkapkan tahanan yang kembali ke wilayah Druze sebagian besar adalah warga sipil, sementara yang dilepas pemerintah terdiri dari anggota militer.
Konflik bermula pada pertengahan Juli ketika kelompok bersenjata yang terkait dengan pemimpin Druze, Sheikh Hikmat al-Hijri, bentrok dengan suku Badui lokal. Pasukan pemerintah turun tangan dan memihak suku Badui, menyebabkan ratusan pemberontak Druze tewas dan ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal.
Kelompok milisi Druze yang terdiri dari berbagai faksi kemudian bersatu di bawah al-Hijri dan membentuk wilayah otonom de facto di sejumlah area provinsi. Mereka pun didukung oleh negara tetangga, Israel, menambah kompleksitas konflik regional.
Sejak penggulingan Presiden Suriah Bashar Assad akibat serangan kelompok Islamis pada Desember tahun lalu, pemerintah baru di Damaskus menghadapi kesulitan dalam menyatukan kembali negara yang terpecah. Kesepakatan bulan lalu dengan Pasukan Demokratik Suriah yang berafiliasi dengan Kurdi telah membawa stabilitas pada wilayah utara dan timur, namun Sweida tetap menjadi daerah yang masih di luar kendali pusat.
Komunitas Druze sendiri merupakan kelompok agama yang muncul pada abad ke-10 sebagai cabang Ismaili dari Islam Syiah. Dengan populasi sekitar satu juta jiwa, mayoritas Druze tersebar di Suriah, Lebanon, dan Israel, termasuk sekitar wilayah Golan Heights yang diduduki dan dianeksasi oleh Israel sejak 1967.
Pertukaran tahanan ini menjadi langkah simbolis yang dapat meredakan perseteruan dan membuka ruang dialog baru antara pemerintah Suriah dan milisi Druze. Meski begitu, ketegangan struktural dan faktor geopolitik kawasan tetap menjadi tantangan utama bagi perdamaian jangka panjang.
