Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan penolakannya terhadap perubahan aturan suksesi kekaisaran yang hanya mengizinkan keturunan laki-laki dari garis keturunan laki-laki naik tahta. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan yang meningkat kepada para legislator untuk mencari solusi demi keberlangsungan monarki Jepang.
Aturan saat ini mengharuskan hanya keturunan laki-laki yang berasal dari garis keturunan ayah yang diperbolehkan menduduki Takhta Krisan. Emperor Naruhito, yang saat ini berusia 66 tahun, hanya memiliki seorang putri. Oleh karena itu, harapan kelangsungan garis kekaisaran kini tergantung pada Pangeran Hisahito, putra remaja dari Putra Mahkota Akishino.
Takaichi mengatakan di parlemen bahwa pada 2021 sebuah panel ahli menyimpulkan bahwa "pembatasan kelayakan hanya untuk keturunan laki-laki dari garis keturunan laki-laki merupakan hal yang tepat". Ia menegaskan pemerintah dan dirinya sendiri menghormati laporan tersebut. Sebagai perdana menteri wanita pertama di Jepang, Takaichi menekankan pentingnya mengikuti rekomendasi pakar pada masalah ini.
Meskipun tradisi panjang Jepang mengharuskan keberlanjutan garis kekaisaran melalui laki-laki, pendapat publik justru menunjukkan dukungan besar terhadap kemungkinan perempuan menduduki tahta tersebut. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat Jepang menyetujui seorang wanita sebagai penguasa monarki.
Sejarah dan Perkembangan Suksesi Kekaisaran
Perdebatan mengenai aturan suksesi telah berlangsung selama puluhan tahun di Jepang. Pada 2005, sebuah panel pemerintah merekomendasikan agar takhta dapat diwariskan kepada anak tertua tanpa memandang jenis kelamin. Rekomendasi ini sempat membuka peluang bagi Putri Aiko, anak perempuan Emperor Naruhito, untuk menjadi penguasa berikutnya.
Namun, kelahiran Pangeran Hisahito pada tahun berikutnya mengubah dinamika perdebatan. Keberadaan pewaris laki-laki baru ini menghentikan upaya revisi aturan resmi yang ada. Panel ahli pemerintah pada 2021 menyarankan alternatif lain, yaitu mengizinkan keluarga kekaisaran "mengadopsi" anggota laki-laki baru dari cabang keluarga jauh agar dapat melanjutkan garis kekaisaran.
Saran ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan para calon anggota baru tersebut, mengingat mereka harus rela meninggalkan pekerjaan dan kebebasan pribadi demi menjalankan tugas keraton. Panel juga menyebutkan bahwa putri-putri kerajaan, yang saat menikah wajib meninggalkan keluarga kekaisaran, bisa diberi kesempatan untuk terus menjalankan tugas publik setelah pernikahan.
Tantangan dan Tekanan yang Dihadapi Keluarga Kekaisaran
Pendukung tradisionalisme menekankan bahwa garis keturunan laki-laki yang tidak terputus adalah fondasi identitas bangsa Jepang. Mereka memperingatkan bahwa perubahan signifikan pada suksesi dapat memecah belah masyarakat.
Menurut konstitusi pascaperang Jepang, keluarga kekaisaran tidak memiliki kekuasaan politik. Namun, tradisi dan ekspektasi sosial memberikan tekanan besar terutama kepada anggota keluarga perempuan. Sejarah menunjukkan bahwa para perempuan anggota keluarga kekaisaran yang menikah sering mengalami tekanan untuk melahirkan anak laki-laki.
Masako, permaisuri saat ini dan mantan diplomat sukses, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan akibat stres yang mungkin terkait dengan tekanan tersebut. Demikian pula Empress Emerita Michiko, ibu Naruhito, juga sempat menghadapi masalah kesehatan serupa.
Putri Mako, saudara perempuan Pangeran Hisahito, menikah dengan kekasihnya dari masa kuliah, Kei Komuro. Pasangan ini menghadapi perhatian media dan isu sosial yang sangat intens, termasuk laporan tentang masalah finansial keluarga Kei yang memicu gangguan stres pasca trauma pada Mako. Kini mereka tinggal di Amerika Serikat dan telah dikaruniai anak.
Dengan berbagai dinamika tersebut, keputusan mengenai aturan suksesi kekaisaran tetap menjadi isu sensitif dan kompleks. Penolakan Perdana Menteri Takaichi terhadap perubahan aturan suksesi menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih mempertahankan tradisi suksesi laki-laki meskipun tekanan publik dan tantangan sosial terus berkembang.
