Walikota Denver, Mike Johnston, mengeluarkan perintah resmi yang memberikan perlindungan bagi para pengunjuk rasa damai dari operasi federal Immigration and Customs Enforcement (ICE). Perintah tersebut juga melarang agen ICE menggunakan properti milik kota Denver untuk kegiatan penegakan imigrasi.
Langkah ini diambil menyusul ketegangan terkait operasi ICE yang dipimpin oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, yang banyak mendapat kritik dari aktivis hak asasi manusia. Penembakan fatal terhadap dua warga AS oleh agen federal di Minnesota mendorong beberapa pejabat Demokrat untuk menentang kebijakan tersebut.
Perlindungan bagi Demonstran Damai dan Larangan Penggunaan Properti Kota
Perintah Walikota Johnston mengamanatkan agar aparat penegak hukum kota menggunakan protokol de-eskalasi ketika terjadi operasi penegakan imigrasi di wilayah Denver. Tujuannya adalah melindungi hak berbicara dan menjaga keselamatan publik selama demonstrasi berlangsung.
Johnston menegaskan bahwa jika ada petugas ICE yang menggunakan kekerasan berlebihan terhadap warga Denver, aparat kota akan turun tangan menahan dan mengeluarkan petugas tersebut dari lokasi kejadian. Ia menekankan bahwa standar perilaku yang sama diberlakukan bagi petugas ICE seperti aparat kepolisian kota Denver.
Respons Pemerintah Federal dan Kontroversi Kebijakan Imigrasi
Gedung Putih menanggapi dengan menyatakan bahwa pejabat lokal seyogyanya bekerja sama dengan ICE, bukan menentangnya. Juru bicara Gedung Putih menyebut tindakan memblokir aktivitas ICE sebagai dukungan terhadap "penjahat imigran ilegal."
Presiden Trump sendiri mengklaim bahwa operasi ICE bertujuan menekan imigrasi ilegal dan memperkuat keamanan nasional. Ia bahkan mengancam akan memotong dana federal bagi kota dan negara bagian yang tidak kooperatif dalam tindakan imigrasi tersebut.
Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat dan Hak Sipil
Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa kebijakan pengetatan imigrasi ini menciptakan suasana ketakutan bagi warga, baik warga negara maupun imigran. Mereka menyoroti pelanggaran terhadap hak proses hukum dan kebebasan berpendapat yang muncul akibat operasi tersebut.
Selain Denver, beberapa kota dan negara bagian yang dipimpin Demokrat juga mengambil langkah serupa untuk membatasi ruang gerak ICE di wilayah mereka. Misalnya, Walikota Minneapolis memberlakukan larangan penggunaan fasilitas kota untuk kegiatan penegakan imigrasi oleh pihak federal.
Langkah-Langkah Perlindungan dan Pencegahan di Denver
- Polisi lokal wajib melindungi pengunjuk rasa damai dari potensi kekerasan selama operasi ICE.
- Penggunaan properti milik kota untuk operasi ICE dilarang keras.
- Petugas ICE yang melanggar aturan akan ditindak langsung oleh aparat kota.
- Protokol de-eskalasi wajib diterapkan dalam setiap interaksi dengan masyarakat selama operasi berlangsung.
Dengan kebijakan ini, Denver menegaskan komitmennya dalam menjaga hak sipil dan menjamin keamanan warganya di tengah kontroversi operasi imigrasi federal. Perintah tersebut menjadi bagian dari respons luas para pemimpin Demokrat yang ingin menyeimbangkan perlindungan hukum dan penegakan imigrasi.
