Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa situasi di Sudan Selatan semakin kritis. Meningkatnya jumlah pembunuhan mengancam kelangsungan perdamaian yang rapuh di negara tersebut.
Kantor HAM PBB melaporkan adanya lonjakan pelanggaran hak asasi manusia hingga 45% selama bulan Januari. Sebanyak 189 warga sipil tercatat tewas dalam berbagai insiden kekerasan sepanjang bulan tersebut.
Kekerasan Memburuk di Jonglei dan Wilayah Lain
Pada 21 Februari, sedikitnya 16 orang dibunuh di negara bagian Jonglei oleh unsur militer dari Pasukan Pertahanan Rakyat Sudan Selatan (SSPDF). Namun, pemerintah membantah bahwa pasukan mereka sengaja menargetkan warga sipil. Menurut Menteri Informasi Nyamar Ngundeng, kemungkinan korban tertembak dalam silang senjata di daerah perbatasan dengan Ethiopia.
Kepala kantor HAM PBB, Volker Türk, menyebutkan bahwa disiplin militer telah runtuh di Jonglei dan wilayah Eastern Equatoria. Ia menjelaskan bahwa pasukan pemerintah dan oposisi menunjukkan pengabaian total terhadap perlindungan warga sipil.
"Para tentara bahkan memerintahkan warga untuk berkumpul sebelum menembak mereka tanpa ampun, termasuk anak-anak," kata Türk saat menyampaikan laporan di Dewan HAM PBB. Jumlah korban tewas dalam insiden terakhir dilaporkan mencapai 21 orang.
Selain Jonglei, serangan juga terjadi di berbagai wilayah lain seperti Upper Nile, Unity, Central Equatoria, serta beberapa negara bagian Barat seperti Bahr el Ghazal dan Equatoria. Serangan ini melibatkan pasukan pemerintah, kelompok oposisi, dan milisi sekutu yang kerap berseteru memperebutkan wilayah.
Ketegangan Politik Memperkeruh Situasi
Perjanjian perdamaian yang diteken pada 2018 mengakhiri perang saudara selama lima tahun yang telah menewaskan hampir 400.000 orang. Namun, konflik horizontal dan ketegangan politik terus berlanjut. Pemecatan Wakil Presiden Pertama Riek Machar tahun lalu dan tuduhan keterlibatan dalam serangan milisi hanya menambah ketidakstabilan.
Machar dan 20 tersangka lain membantah semua tuduhan tersebut. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian besar tentang masa depan politik negara termuda di dunia ini.
Tanggapan Internasional Terhadap Pembunuhan Massal
Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan beberapa negara Barat lain mengeluarkan pernyataan bersama mengecam pembantaian di desa Pankor, Jonglei. Mereka menilai laporan tersebut kredibel dan menuntut penyelidikan menyeluruh.
Juru bicara pemerintah Sudan Selatan, Ateny Wek, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa militer tidak berniat membunuh warga sipil kecuali situasi pertempuran yang melibatkan pihak lawan.
Data Penting Mengenai Krisis Sudan Selatan
- Korban tewas warga sipil pada Januari: 189 jiwa
- Persentase peningkatan pelanggaran HAM: 45%
- Pembunuhan di Jonglei pada 21 Februari: minimal 16 sampai 21 orang
- Perjanjian damai terakhir berlaku sejak: 2018
- Perang saudara sebelumnya menyebabkan korban jiwa: hampir 400.000 orang
PBB menilai bahwa situasi di Sudan Selatan berada pada titik yang sangat berbahaya. Lonjakan kekerasan yang tidak terkendali dan ketidakpastian politik dapat menggagalkan seluruh usaha perdamaian yang telah dibangun selama ini. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat segera melakukan dialog dan penanganan serius guna menghindari jatuhnya lebih banyak korban.
