Ayatollah Ali Khamenei adalah sosok sentral yang membentuk keteguhan Iran menghadapi pengaruh Barat dan tekanan militer selama beberapa dekade terakhir. Sebagai pemimpin tertinggi sejak 1989, ia meletakkan landasan bagi kebijakan pertahanan negara yang dilandasi rasa curiga mendalam terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Pandangan ini bertumbuh dari pengalamannya sebagai presiden selama perang Iran-Irak yang brutal di tahun 1980-an, di mana dukungan Barat kepada Saddam Hussein menimbulkan perasaan pengkhianatan di masyarakat Iran.
Khamenei memandang Iran harus terus waspada dan siap bertahan menghadapi ancaman dari luar maupun dalam negeri. Dalam perspektifnya, revolusi Islam yang dipimpin pendahulunya, Ayatollah Khomeini, tidak bisa dipisahkan dari konsep nasionalisme dan kedaulatan negara. Pendapat dari ahli Iran, Vali Nasr, menegaskan bahwa Khamenei adalah “presiden masa perang yang memimpin dengan anggapan bahwa Iran rentan dan butuh keamanan.”
Latar Belakang dan Awal Perjalanan Politik
Lahir pada tahun 1939 di kota suci Syiah, Mashhad, Ali Khamenei berasal dari keluarga ulama yang berpengaruh. Ia mempelajari agama sejak usia dini dan menjalani pendidikan teologi di pusat-pusat Syiah seperti Najaf dan Qom. Di Qom, Khamenei juga terhubung dekat dengan Ayatollah Khomeini, figur utama revolusi Iran. Sebelum revolusi, Khamenei aktif dalam gerakan penentangan terhadap rezim Pahlavi dan mengalami penahanan serta pengasingan akibat aktivitas politiknya.
Setelah runtuhnya monarki, Khamenei memperoleh berbagai posisi strategis seperti Menteri Pertahanan, pengawas Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dan pemimpin doa Jumat di Teheran. Tahun 1981 menjadi titik balik, saat Khamenei menjadi presiden Iran dan mengalami percobaan pembunuhan yang membuatnya kehilangan fungsi tangan kanan. Ia menjadi presiden ulama pertama di Iran dan mulai membentuk struktur kekuasaan yang menggabungkan aspek militer, politik, dan religius.
Kepemimpinan dan Konsolidasi Kekuasaan
Setelah kematian Khomeini, Khamenei naik menjadi pemimpin tertinggi di Iran pada 1989 melalui perubahan konstitusi yang memungkinkan posisi tersebut dipegangnya meskipun belum mencapai gelar tinggi ulama seperti yang biasanya disyaratkan. Selama kepemimpinannya, ia fokus membangun kembali negara yang hancur akibat perang panjang dengan Irak. Kesadaran akan ancaman eksternal semakin memperkuat peran IRGC sebagai penopang utama kekuasaan dan pertahanan negara.
Khamenei juga membentuk “ekonomi ketahanan” agar Iran mampu bertahan hidup di tengah sanksi Barat. Ia tetap skeptis terhadap hubungan dengan Barat. Ketika reformis seperti Mohammad Khatami menang pemilu pada akhir 1990-an, Khamenei memandangnya sebagai ancaman dan mulai menggalang blok pendukung kuat dalam militer dan paramiliter, khususnya IRGC dan kelompok relawan Basij, yang setia pada ideologi ketahanan dan kesiapsiagaan untuk perlawanan.
Perlawanan dan Krisis Internal
Kepemimpinan Khamenei sering diuji oleh gelombang protes domestik seperti gerakan hijau tahun 2009 yang menentang hasil pemilu yang dianggap curang. Iran melakukan penindasan keras terhadap para demonstran. Pada 2022, kematian Mahsa Amini memicu protes besar menentang pembatasan sosial dan aturan berpakaian wajib. Sekali lagi, Khamenei menanggapi krisis sebagai masalah keamanan nasional dan menuduh campur tangan asing di balik aksi massa tersebut.
Kerusuhan-kerusuhan ini menunjukkan ketegangan antara pemerintah yang mempertahankan garis keras dan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, yang mendambakan reformasi ekonomi dan sosial. Vali Nasr menilai bahwa sikap keras Khamenei menyebabkan hilangnya dukungan publik terhadap “kebijakan kemandirian” yang selama ini ia pegang teguh.
Strategi Regional: Poros Perlawanan
Khamenei mengembangkan strategi geopolitik yang fokus pada perluasan pengaruh Iran melalui jaringan sekutu dan kelompok proxy di Timur Tengah. Jaringan ini dikenal sebagai "poros perlawanan," dengan tokoh kunci militer seperti Qassem Soleimani memimpin operasi luar negeri IRGC. Aliansi ini termasuk Hezbollah di Lebanon, rezim Bashar al-Assad di Suriah, Hamas di Palestina, serta berbagai kelompok militan di Yaman dan Irak.
Namun, serangkaian konflik dan peristiwa geopolitik seperti serangan Hamas di Israel, serangan balasan Israel dengan kekerasan besar-besaran di Gaza, serta jatuhnya rezim Assad melemahkan posisi Iran dan sekutunya. Pada tahun 2025, Israel melakukan serangan besar ke basis-basis Iran dengan dukungan AS, menarget tokoh komandan dan ilmuwan nuklir utama. Serangan ini memicu perang terbuka selama hampir dua minggu antara Iran dan Israel.
Kegigihan dalam Melawan Ancaman Eksternal
Meskipun menghadapi tekanan militer dan sanksi ekonomi yang berat, Khamenei tetap menolak tunduk pada tekanan AS dan Israel untuk menghentikan program nuklir atau membongkar kekuatan militernya. Kepemimpinannya ditandai oleh posisi “tidak damai, tidak perang” terhadap Barat. Ia pernah mendukung kesepakatan nuklir 2015 sebagai langkah pragmatis namun menolak kompromi penuh pada pengembangan kekuatan regional dan kemampuan pertahanan.
Berbagai demonstrasi besar, termasuk yang terjadi pada akhir tahun 2025 karena krisis ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang, menunjukkan ketegangan yang berlanjut dalam negeri. Respons keras pemerintah terhadap protes ini menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa.
Tantangan Masa Depan bagi Iran
Saat Iran menghadapi dua pilihan berat—melanjutkan kebijakan konfrontasi yang berdampak pada ekonomi dan stabilitas sosial atau melakukan kompromi dalam negosiasi yang rumit—kekuatan dan keputusan Khamenei tetap menjadi faktor penentu penting bagi arah negara. Meski usianya sudah lanjut, posisi dan pengaruhnya belum tergantikan oleh sosok lain dalam struktur politik Iran. Dampak kebijakan dan visi Khamenei terhadap Republik Islam akan terus terasa terutama dalam konteks hubungan Iran dengan dunia Barat dan dinamika politik kawasan Timur Tengah.
